Sebelumnya, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti juga angkat bicara.
Menurutnya, wacana penundaan Pemilu 2024 tidak mempunyai dasar hukum dan justru menimbulkan kegaduhan baru.
Oleh karena itu, ia tidak sepakat dengan wacana tersebut dan meminta para elit parpol untuk bersikap bijaksana serta mementingkan masa depan bangsa di atas kepentingan individu dan kelompok.
“Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar Konstitusi,” tegas Mu’ti dikutip dari laman muhammadiyah.or.id, Jumat (25/2/2022).
“Jangan hanya membaca hasil survey yang mungkin saja tidak akurat. Mari berpikir jernih dan jangka panjang,” imbuhnya.
Baca Juga
Mu’ti berharap, sebaiknya wacana menunda Pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa bakti Presiden-Wakil Presiden, Menteri, DPD, DPR, dan DPRD serta jabatan terkait lainnya diakhiri.
2 dari 2 halaman
