Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Mahkamah Agung (MA) terus melakukan upaya-upaya strategis dalam mengurangi hambatan hukum, agar tercipta percepatan pembangunan ekonomi.
“Antara lain melalui percepatan penanganan perkara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana,” katanya saat memberikan sambutan pada laporan tahunan MA 2021, Selasa (22/2/2022).
Jokowi menjelaskan bahwa model-model alternatif penyelesaian pekara perlu diterapkan untuk mengurangi beban pengadilan. Proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata perlu dikedepankan.
“Mengedepankan restoratif justice untuk perkara pidana serta proses dialog yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait secara profesional, transparan, dan akuntabel agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud,” jelasnya.
MA didorong pula untuk konsisten dalam memberikan putusan. Lalu, melakukan reformasi dalam pelaksanaan putusan.
Di saat yang sama, Kepala Negara berharap MA terus memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan. Perempuan, anak, dan penyandang disabilitas harus mendapatkan haknya.
Baca Juga
Caranya, yaitu dengan penguatan peraturan pelayanan dan akses disabilitas di setiap lini pengadilan. Upaya penegakan hukum yang efektif bagi MA dapat memberi dampak positif.
“Kami meyakini upaya penegakan hukum yang efektif oleh MA akan berkontribusi mewujudkan kesejahteraan dan kestabilan sosial, memperkuat sistem demokrasi, dan mempercepat transformasi menuju Indonesia maju seperti yang kita cita-citakan,” ungkapnya.
