Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Perang Kian Dekat, AS Perintahkan Keluarga Staf Kedubesnya Tinggalkan Ukraina

Departemen Luar Negeri AS menyatakan kepada keluarga staf di kedutaan AS di Kyiv bahwa mereka harus meninggalkan negara itu.
Tank militer Rusia melaju di jalan dari Sevastopol ke Simferopol/Reuters
Tank militer Rusia melaju di jalan dari Sevastopol ke Simferopol/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah Amerika Serikat (AS) akhirnya memerintahkan seluruh keluarga staf Kedutaan Besar AS di Ukraina untuk meninggalkan negara itu di tengah meningkatnya kekhawatiran akan invasi Rusia.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan kepada keluarga staf di kedutaan AS di Kyiv bahwa mereka harus meninggalkan negara itu. Dilaporkan bahwa staf Kedutaan yang tidak penting dapat meninggalkan Ukraina dengan biaya pemerintah.

Para pejabat AS menekankan bahwa Kedutaan di Kyiv akan tetap buka dan pengumuman itu bukan merupakan evakuasi. Langkah itu telah dipertimbangkan untuk beberapa waktu dan tidak mencerminkan pelonggaran dukungan AS untuk Ukraina, kata para pejabat seperti dikutip TheGuardian.com, Senin (24/1/2022).

“Tindakan militer oleh Rusia bisa datang kapan saja,” kata Kedutaan AS. Pejabat tidak akan mengevakuasi warga Amerika Serikat dalam kontingensi seperti itu sehingga warga AS yang saat ini hadir di Ukraina harus merencanakan dengan tepat," tambahnya.

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan akibat penumpukan militer Rusia di perbatasan Ukraina yang tidak mereda selama pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menlu Rusia Sergey Lavrov di Jenewa Jumat lalu.

Menjelang pertemuan para menteri luar negeri di Brussels pada hari Senin, seorang pejabat senior Eropa mengatakan Uni Eropa akan siap untuk memberlakukan sanksi "dalam beberapa hari" jika pasukan Rusia melancarkan invasi.

Sedangkan AS bersumpah akan memberikan 'tanggapan cepat, keras dan bersatu' jika Rusia menginvasi Ukraina

Ukraina juga dikatakan bereaksi "serius" terhadap tuduhan Kantor Luar Negeri Inggris bahwa Moskow memiliki rencana untuk menyerang negara itu dan mendirikan pemerintahan boneka, menurut seorang penasihat senior pemerintah. Kyiv menolak keras upaya Rusia untuk mengacaukan pemerintah dan ekonominya.

Kementerian Luar Negeri mengeklaim bahwa Moskow dapat menggulingkan pemerintah dan mengangkat Yevhen Murayev, mantan anggota parlemen yang mengendalikan stasiun televisi pro-Rusia, sebagai presiden Ukraina.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper