Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Tuntutan agar PM Inggris Boris Johnson Mundur Kian Menguat

Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson menghadapi pembelotan dan permintaan untuk mundur dari salah satu anggota parlemen paling senior.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 20 Januari 2022  |  11:26 WIB
PM Inggris Boris Johnson berjalan di luar kediamannya di Downing Street, London, Inggris, Rabu (18/8/2021). - Antara
PM Inggris Boris Johnson berjalan di luar kediamannya di Downing Street, London, Inggris, Rabu (18/8/2021). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson menghadapi pembelotan dan permintaan untuk mundur dari salah satu anggota parlemen paling senior, sedangkan sejumlah pendukung perdana menteri itu memperingatkan situasi saat ini tidak dapat dipertahankan lagi.

David Davis membuat kejutan ketika dia memberi tahu Johnson di Majeli Rendah: “Atas nama Tuhan, mundurlah.”

Kurang dari satu jam sebelumnya, Christian Wakeford, anggota parlemen untuk dasrah pemilhan Bury South, mundur dari Partai Konservatif dan bergabung dengan Partai Buruh dalam kemarahan atas skandal pesta minuman di Downing Street yang dinilai melanggar protokol Covid-19.

Boris bersumpah untuk membela diri di parlemen dan para pendukungnya bersikeras dia sekarang memiliki ruang bernapas untuk melawan sebagaimana xikutip The Guardian.com, Kamis (10/1/2022).

Semengara itu, banyak anggota parlemen menunggu hasil penyelidikan dari pejabat senior parlemen Sue Gray atas kasus tersebut.

Akan tetapi, Boris menghadapi tuntutan yang berkembang dari anggota parlemen luar pemerintahan Partai Konservarif untuk meraih dukungan agar terhindar dari mosi tidak percaya dengan membatalkan kenaikan pajak £12 miliar per tahun pada musim semi ini.

Premi asuransi asuransi nasional akan meningkat mulai April untuk mendanai perawatan kesehatan dan sosial.

Untuk sementara Johnson berhasil melewati hari itu tanpa dipicu oleh mosi tidak percaya. Anggota parlemen Partai Konservatif memperkirakan bahwa sebanyak 30 surat tuntutan telah diajukan dari 54 surat yang diperlukan.

Sedangkan lebih banyak lagi suara yang diharapkan datang setelah Gray, seorang pegawai negeri senior, menyampaikan temuannya tentang dugaan pelanggaran aturan di Downing Street pada minggu depan.

The Guardian memahami bahwa anggota Komite 1922 sedang mencari cara untuk memperpendek periode di mana seorang pemimpin kebal dari mosi tidak percaya dari 12 bulan menjadi enam.

Langkah yang sama dipertimbangkan ketika PM Theresa May menghadapi surat suara tidak percaya pada Desember 2018 tetapi selamat.

Pemberontakan sejauh ini dipimpin secara publik oleh para anggota parlemen angkatan 2019 yang kecewa, yang khawatir tentang anjloknya dukungan untuk kursi mereka. Akan tetapi, satu sumber mengatakan gelombang perlawanan berikutnya kemungkinan akan datang dari Partai Konservatif "Satu Bangsa" kalau laporan Gray cukup memberatkan perilaku Johnson.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pm inggris Boris Johnson
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top