Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom senior Faisal Basri menilai Nusantara yang akan dijadikan nama Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur merupakan konsep yang keliru. Dia pun mendesak agar pemindahan ibu kota baru dikaji secara komprehensif.
"Nama Nusantara ini keblinger, karena kita ingin mewujudkan kejayaan nusantara secara entitas, tetapi dengan dijadikannya nama ibu kota jadi mengecilkan arti nusantara itu," ujar Faisal dalam diskusi virtual yang ditayangkan di kanal Youtube PKS TV, Selasa (18/1/2022).
Menurut Faisal, Indonesia memiliki konsep yang namanya pendulum nusantara yaitu mempersatukan 17.000 pulau ini dengan perajutnya adalah laut.
"Karena 2/3 dari wilayah kita adalah laut. Lautlah yang mempersatukan kita menuju kejayaan nusantara itu," kata Faisal.
Dengan dipakainya Ibu Kota Nusantara, maka dia menilai konsep pendulum nusantara menjadi rancu. "Padahal pada pidato kemenangan pertama Pak Jokowi di atas kapal. Dia mengatakan kita tidak boleh memunggungi laut tapi kita tidak pernah lagi bicara itu," ujarnya.
Lebih lanjut, Faisal mengatakan dia bersama kawannya sedang menyiapkan petisi menolak Nusantara menjadi nama ibu kota negara.
"Kami berlima, saya tidak usah sebutkan namanya, ingin membuat petisi tentang ini," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui nama Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia yang baru di Kalimantan Timur adalah Nusantara.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut Presiden Jokowi mengatakan bahwa nama IKN baru adalah Nusantara.
"Saya baru mendapatkan konfirmasi dari Bapak Presiden Jokowi dan beliau mengatakan Ibu Kota Negara ini namanya Nusantara," kata Suharso dalam Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).
Lebih lanjut, dia menjelaskan, alasan pemilihan Nusantara ialah karena nama tersebut sudah dikenal sejak dahulu dan menjadi ikonik di dunia internasional. Bahkan turut menggambarkan kenusantaraan bangsa Indonesia.
"Saya yakin kita semua setuju dengan istilah Nusantara ini," ujarnya.
Dia melanjutkan, terpilihnya Nusantara sebagai nama IKN baru turut menanggalkan lebih dari 80 nama yang diajukan pihaknya kepada Jokowi.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi UU IKN hari ini, Selasa (18/1/2022). UU IKN akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Semua Fraksi di DPR menyetujuinya, kecuali dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
