Jokowi dan PM Kamboja Berbincang Melalui Sambungan Telepon, Bahas Apa?

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan dukungannya untuk Keketuaan Negara Kamboja di Asean 2022. Hal itu disampaikan Jokowi saat berbincang dengan Perdana Menteri Kamboja Hun sen melalui sambungan telepon.

“[Saya telah melakukan sambungan] telepon yang baik dengan Ketua Asean, PM (Perdana Menteri) Hun Sen dari Kamboja. [Dalam sambungan tersebut] saya menyampaikan dukungan saya untuk Keketuaan Kamboja di Asean 2022,” kata Jokowi dikutip melalui akun Twitter @jokowi, Rabu (5/1/2022).

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa dirinya dan PM Kamboja juga membahas terkait persoalan Myanmar. Jokowi berharap peran Kamboja sebagai ketua Asean dapat mengembalikan demokrasi di Myanmar melalui dialog inklusif.

Sekadar informasi, dalam Piagam Asean terdapat tujuan yang memperjelas bahwa Asean harus memiliki 10 negara, sehingga menjadi hal yang benar untuk dilakukan bagi Kamboja untuk menyatukan kembali Asean.

Penyebabnya, untuk beberapa alasan politik, sebelumnya, Myanmar telah menjauhkan diri dari Asean, sehingga penting bagi Kamboja sebagai ketua Asean pada 2022 untuk membawa negara itu kembali berperan aktif di blok tersebut.

“Kami membahas pembangunan di Myanmar. Saya tegaskan kembali posisi Indonesia tentang pentingnya implementasi 5-Point Concensus (5PC) untuk mengembalikan demokrasi di Myanmar melalui dialog inklusif,” ujar Jokowi.

Untuk diketahui, Kamboja mengambilalih keketuaan Asean sejak Oktober 2021 lalu. Pada era keketuaannya, Kamboja mengindikasikan hendak mengambil sikap lebih lunak terhadap Myanmar.

Hubungan Myanmar dengan Asean sempat meregang usai kudeta militer Februari silam. Asean melarang perwakilan junta militer hadir di KTT. Sebaliknya, pemerintahan Jenderal Min Aung Hlaing melarang utusan khusus menemui pemimpin terguling, Aung San Suu Kyi.

Jokowi pun menegaskan bila implementasi Five-Point Consensus (5PC) terkait perkembangan di Myanmar tidak ada kemajuan, maka Myanmar akan diwakili tingkat non-politik saat pertemuan Asean mendatang.

“Jika tidak ada kemajuan berarti dalam implementasi 5PC, maka Myanmar seharusnya hanya diwakili oleh tingkat non-politik pada pertemuan Asean,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel