Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Hadapi Ancaman China, Parlemen AS Setujui Anggaran Pertahanan US$777,7 Miliar

Berapa bulan setelah pemerintahan Presiden AS Joe Biden menarik pasukan terakhir dari Afghanistan, Kongres AS menyetujui anggaran pertahanan sebesar US$777,7 miliar.
Nancy Junita
Nancy Junita - Bisnis.com 17 Desember 2021  |  08:20 WIB
Presiden AS Joe Biden di Washington, AS, September 2021. - Antara/Reuters
Presiden AS Joe Biden di Washington, AS, September 2021. - Antara/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Berapa bulan setelah pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menarik pasukan terakhir dari Afghanistan, Kongres AS menyetujui anggaran pertahanan sebesar US$777,7 miliar.

Anggaran yang naik sebesar lima persen dari tahun sebelumnya itu, salah salah satunya untuk menghadapi ancaman China.

Senat sangat bersemangat meloloskan undang-undang anggaran dengan suara 89-10, mengikuti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS yang menyetujui undang-undang tersebut minggu lalu.

Persetujuan itu disambut baik oleh anggota terkemuka partai Demokrat dan Republik sebagai pencapaian bipartisan. Adapun, legislator progresif dan kelompok advokasi mempertanyakan anggaran yang sangat besar dan mengkritik pembuat kebijakan yang mengintensifkan persaingan dengan China.

“Selama 20 tahun terakhir, kami mendengar bahwa ancaman teroris membenarkan anggaran yang terus meningkat untuk Pentagon,” kata Stephen Miles, Direktur Eksekutif Win Without War, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berbasis di Washington, DC sebagaimana dikutip Aljazeera.com, Jumat (17/12/2021).

“Ketika perang di Afghanistan telah berakhir dan perhatian telah beralih ke China, kami sekarang mendengar bahwa ancaman itu membenarkannya,” kata Miles.

Beberapa legislator AS mengatakan, bahwa melawan China sebagai prioritas utama dalam anggaran pertahanan, yang secara resmi dikenal sebagai Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA).

Anggota Kongres Elaine Luria, seorang Demokrat konservatif, mengatakan di Twitter pada 7 Desember bahwa undang-undang tersebut “membuat investasi penting dalam pertahanan nasional dan mengambil langkah-langkah penting untuk melawan ancaman kebangkitan China”.

Dalam beberapa kasus, dorongan untuk fokus pada China mengambil nada yang lebih mengkhawatirkan.

“Ancaman yang ditimbulkan oleh militer China bukanlah ancaman yang jauh; itu bukan sesuatu yang mungkin terjadi pada tahun 2030, 2035 atau beberapa waktu pada masa depan,” kata Senator Republik Jim Inhofe pada bulan April lalu.

Hubungan antara Beijing dan Washington telah memburuk di tengah berbagai titik ketegangan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk perang dagang selama kepresidenan Donald Trump dan manuver AS terhadap pengaruh China yang berkembang di kawasan Indo-Pasifik.

Pemerintah China mengecam hubungan AS dengan Taiwan, sebuah pulau otonom yang dianggap China miliknya sendiri.

China juga menegur upaya Washington untuk memperdalam aliansi dengan tetangganya, termasuk upaya baru-baru ini untuk memasok Australia dengan kapal selam bertenaga nuklir.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

china amerika serikat Joe Biden
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top