Bisnis.com, JAKARTA - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemenlu), Teuku Faizasyah merespons kebenaran protes China terhadap Indonesia terkait pengeboran minyak dan latihan Garuda Shield di Kawasan Laut Natuna.
Teuku Faizasyah mengaku tidak bisa mengonfirmasi lebih lanjut soal protes China tersebut. Dia menyebut, nota diplomatik bersifat tertutup.
“Saya tidak bisa mengkonfirmasi berita yang beredar tersebut. Komunikasi diplomatik, terlebih lagi yang tertulis bersifat tertutup dan sesuai ketentuan baru bisa dibuka ke publik setelah periode yang lama,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (2/12/2021).
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan membenarkan pernyataannya terhadap salah satu media asing terkait protes China terhadap Indonesia. Namun, Farhan mengaku tidak melihat langsung surat itu.
“Saya tidak tahu persis, karena kami memang tidak diperbolehkan melihat isi surat,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (2/11/2021).
Menurut dia, pihaknya membahas hal itu sebagai bahan pelengkap dari laporan Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengenai kapal-kapal Tiongkok di seputar lokasi pengeboran.
“Kemudian diungkapkan bahwa kehadiran kapal-kapal Tiongkok disertai komunike diplomatik (dalam bentuk surat) mengenai protes pemerintah Tiongkok,” ujarnya.
Lebih lanjut, Farhan mengatakan DPR RI mendukung mendukung sikap pemerintah untuk menjaga dan mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia yang sudah diakui oleh UNCLOS. Baik secara operasional di lapangan maupun secara diplomatik.
“Menurut saya dampak politik dan ekonomi nya justru akan sangat tergantung, bagaimana diplomat terbaik Indonesia bsa melakukan turns the table around bagi keuntungan Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya, Farhan, mengungkapkan alasan RI bungkam terkait protes yang dilayangkan China di Laut Natuna. Dilansir AFR, Farhan menilai RI bungkam ke media-media untuk mencegah konflik diplomatik dengan China.
Farhan menambahkan, pemerintah menilai kebocoran berita protes China ke media bakal menciptakan insiden diplomatik di antara kedua negara.
