Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PNS Diganti Robot? Simak Ulang Pidato Presiden Jokowi

Isu PNS digantikan robot ramai diperbincangkan. Ini mengutip pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada pertemuan tahunan Bank Indonesia.
Aparatur Sipil Negara (ASN) Bagian umum Sekretariat Pemerintah Kota Banda Aceh kembali beraktivitas pada hari pertama masuk kerja di Banda Aceh, Aceh, Senin (10/6/2019). - ANTARA/Irwansyah Putrarn
Aparatur Sipil Negara (ASN) Bagian umum Sekretariat Pemerintah Kota Banda Aceh kembali beraktivitas pada hari pertama masuk kerja di Banda Aceh, Aceh, Senin (10/6/2019). - ANTARA/Irwansyah Putrarn

Bisnis.com, JAKARTA – Isu PNS digantikan robot ramai diperbincangkan. Ini mengutip pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada pertemuan tahunan Bank Indonesia pada 2019.

Pada tayangan yang disaksikan ulang Bisnis melalui Youtube Bank Indonesia, Presiden Jokowi akan mengurus ekonomi di luar fiskal dan moneter. Dua hal tersebut menjadi tugas Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Setidaknya ada lima hal yang ingin dilakukan Jokowi. Pertama, terkait penyederhanaan birokrasi. Inilah kemudian ada rencana menggantikan PNS dengan robot.

Ide Jokowi, dia ingin memangkas eselon 3 dan 4 yang dimulai tahun 2020. Tujuannya agar terjadi kecepatan dan setiap mengambil keputusan apabila terjadi perubahan atau gejolak yang begitu cepat.

“Saya sudah bicara dengan banyak jago-jago IT [teknologi informasi]. Kalau bisa [PNS] diganti AI [artificial intelligence/robot] sehingga muncul kecepatan, perubahan, budaya kerja yang baik dan kultur yang baru,” katanya.

Upaya kedua, pembangunan sumber daya manusia akan menjadi fokus Jokowi di pemerintahannya. Ketiga, pembangunan infrastruktur diteruskan demi menyambungkan kawasan baik pertanian hingga sentra nelayan.

Keempat, adalah penyederhanaan regulasi yang akan ditelurkan dalam bentuk omnibus law. Terakhir, berkaitan dengan transformasi ekonomi.

Hal terakhir ini, tambah Jokowi, juga sangat penting, yakni defisit perdagangan yang selalu terjadi mengganggu stabilitas rupiah.

Ini karena Indonesia sangat bergantung pada harga komoditas, impor yang besar terutama di sisi migas, dan impor bahan baku. Untuk bahan baku sebenarnya tidak menjadi masalah apabila produk akhirnya bisa diekspor kembali.

“Tapi ini mengganggu volatilitas rupah sehingga saya ingin fokus di sini tanpa menggangu apa yang sudah dikerjakan Kementerian Keuangan,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper