Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan bahwa berbagai cara dilakukan agar instansinya semakin berintegritas dan bebas dari korupsi. Tata kelola administrasi keuangan dan proyek dianggapnya sudah lebih baik.
“Memang agak berat karena ada beberapa yang menurut saya harus dibenahi dari dasarnya,” katanya pada konferensi pers virtual usai agenda Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (16/11/2021).
Risma menjelaskan bahwa sangat bersyukur memahami tentang administrasi pengelolaan keuangan dan proyek karena latar belakangnya sebagai birokrat. Pengalaman dan ilmu yang dia punya tersebut bakal diwariskan ke Kementerian Sosial (Kemensos).
“Jadi belum sempurna betul tapi insyaallah kita sudah lebih baik dari sebelumnya. Belum sempurna karena masih memang saya harus juga ada beberapa yang nanti harus di-training,” jelasnya.
Program PAKU Integritas merupakan upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan antikorupsi
KPK memandang Kemensos sebagai salah satu kementerian yang memiliki peran penting dan strategis. Sejumlah kajian sistem telah dilakukan KPK termasuk di masa pandemi ini. Salah satunya terkait kajian tata kelola bantuan sosial (bansos) di tahun 2020.
Baca Juga
KPK dan Kemensos juga telah berkolaborasi dalam penanganan keluhan terkait bansos dengan memanfaatkan aplikasi JAGA Bansos yang diinisiasi KPK.
Sejumlah rekomendasi KPK terkait penyelenggaraan bansos termasuk di dalamnya terkait penataan data telah disampaikan dan ditindaklanjuti Kemensos. Antara lain KPK sempat menyoroti terkait kualitas data penerima bantuan sosial, transparansi data, dan pemutakhiran data.
