Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Putusan PKPU Garuda Indonesia (GIAA) Ditunda, Ini Penyebabnya

Penundaan sidang putusan PKPU PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) ditunda karena hakim tak datang.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 14 Oktober 2021  |  19:57 WIB
Garuda Indonesia Bermasker  - Garuda Indonesia
Garuda Indonesia Bermasker - Garuda Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Sidang putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) ditunda hingga pekan depan.

Pengacara pemohon PKPPU, My Indo Airlines, Tenriaji mengatakan bahwa sidang putusan PKPU tersebut ditunda karena hakim tidak hadir.

"Putusan PKPU hari ini ditunda karena hakim ketua berhalangan hadir," ujarnya, Kamis (14/10/2021).

Sebelumnya, Asrul menyebutkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menyampaikan pada 14 Oktober 2021 untuk menerima atau menolak pengajuan restrukturisasi di pengadilan (PKPU) yang diajukan oleh maskapai kargo My Indo Airlines terhadap Garuda Indonesia.

Pada Selasa (28/9/2021), keduabelah pihak menyampaikan kesimpulan kepada majelis hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam keterangan tertulisnya kepada majelis hakim, My Indo mengatakan ingin melanjutkan proses PKPU terhadap Garuda karena belum dapat mencapai penyelesaian.

My Indo mengajukan petisi PKPU terhadap Garuda pada 9 Juli atas klaim kurang dari US$700.539 yang terkait dengan kesepakatan kargo 2019. Saat ini, Garuda sedang mempertimbangkan untuk mengejar skema pengaturan Inggris

Guna merestrukturisasi sewa pesawatnya, persyaratan tersebut kemudian harus dimasukkan dalam rencana PKPU-nya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Garuda Indonesia pkpu giaa
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top