Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin melanjutkan agenda kunjungan kerjanya dari Ambon, Provinsi Maluku, menuju Manokwari, Provinsi Papua Barat, Kamis (14/10) pagi.
Wapres Ma’ruf, Wury Estu Handayani bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju lepas landas dari Bandar Udara Pattimura Ambon pukul 09.45 WITA menuju Bandar Udara Rendani Manokwari dengan menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737- 400 TNI Angkatan Udara.
Setibanya di Manokwari, Wapres dan rombongan akan disambut oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Juliana Mandacan beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Barat.
Agenda pertama Wapres di Papua Barat ialah memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem.
Wapres diagendakan memimpin rapat di Kantor Gubernur Papua Barat dan diikuti oleh jajaran pemerintah kabupaten prioritas penyelesaian kemiskinan ekstrem di 2021.
Lima kabupaten di Provinsi Papua Barat yang menjadi daerah prioritas penyelesaian kemiskinan ekstrem ialah Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambraw, Maybrat dan Manokwari Selatan.
Usai rakor, Wapres dan rombongan diagendakan mengunjungi Pasar Sowi IV Manokwari guna meninjau pasar tradisional setempat.
Agenda berikutnya, Jumat (15/10), Wapres akan berdialog dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Paulus Sawi.
Turut mendampingi Wapres Ma’ruf dalam kunjungan tersebut ialah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.
Kemudian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM) Teten Masduki, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo, serta Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong.
