Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sekjen PBB Desak Dunia Bersatu untuk Mencegah Krisis Myanmar

Sekjen PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Antonio Guterres mendesak negara-negara dunia, baik di kawasan regional maupun internasional, bersatu untuk mencegah krisis kemanusiaan di Myanmar.
Ithamar Yaomi DC
Ithamar Yaomi DC - Bisnis.com 30 September 2021  |  12:15 WIB
Petugas polisi antihuru hara mengamankan demonstrator saat aksi protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, Selasa (2/3/2021).  - Antara/Reuters
Petugas polisi antihuru hara mengamankan demonstrator saat aksi protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, Selasa (2/3/2021). - Antara/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak tindakan bersatu, baik regional dan internasional, untuk mencegah krisis yang terjadi di Myanmar.

Peringatan Antonio Guterres tertuang dalam sebuah laporan kepada Majelis Umum PBB yang dirilis pada hari Rabu (29/9/2021). Laporan tersebut berisi kesempatan untuk mencegah tentara dari memperkuat kekuasaannya dapat menyempit.

"Untuk negara-negara regional dan internasional, diharapkan dapat membantu menempatkan Myanmar kembali ke jalan menuju reformasi demokrasi di saat yang mendesak ini," ujar Antonio Guterres seperti dilansir dari wesport-news.com, Kamis (30/9/2021).

Seperti diketahui, tentara Myanmar menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet mengatakan pengambilalihan itu memicu protes jalanan yang meluas dan akhirnya dihancurkan oleh pasukan keamanan. Serangan balik itu telah menyebabkan lebih dari 1.100 warga Myanmar tewas.

"PBB telah mendukung lima poin rencana yang diadopsi oleh 10 anggota PBB Asia Tenggara, termasuk Myanmar yang menyerukan penghentian kekerasan, dialog konstruktif, penunjukan utusan khusus ASEAN sebagai mediator dan bantuan kemanusiaan," ujarnya.

PBB menuturkan diperlukan waktu hingga awal Agustus bagi ASEAN untuk memilih Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Erywan Yusof sebagai utusan khusus mereka. Erywan juga dilaporkan masih bernegosiasi dengan militer mengenai persyaratan kunjungan.

Guterres menyambut baik penunjukan Yusof sekaligus menyerukan implementasi tepat waktu dan komprehensif dari konsensus lima poin untuk memfasilitasi solusi damai. Dia juga mendorong ASEAN untuk bekerja dengan utusan khusus PBB.

Bukan itu saja, PBB juga mendesak tanggapan internasional dan regional yang bersatu menunjukkan bahwa dengan gerakan lambat ASEAN. Guterres merasa sudah waktunya untuk tindakan internasional yang lebih luas juga.

“Risiko konflik bersenjata skala besar membutuhkan pendekatan kolektif untuk mencegah bencana multi-dimensi di jantung Asia Tenggara dan sekitarnya,” kata Guterres.

Implikasi kemanusiaan yang serius, termasuk ketahanan pangan yang memburuk dengan cepat, peningkatan perpindahan massal, dan sistem kesehatan masyarakat yang melemah yang diperparah oleh gelombang baru infeksi Covid-19 memerlukan pendekatan terkoordinasi yang saling melengkapi dengan aktor regional.

Dia mengatakan sangat penting untuk memulihkan tatanan konstitusional Myanmar dan menegakkan hasil pemilihan November 2020.

"Saya meminta negara-negara tetangga dapat memanfaatkan pengaruh mereka atas militer untuk menghormati kehendak rakyat dan bertindak demi kepentingan perdamaian dan stabilitas yang lebih besar di negara dan kawasan ASEAN," imbuhnya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pbb asean myanmar
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top