Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pengamat Sebut Pembicaraan Vaksinasi Booster Berbayar Terlalu Dini

Suntikan dosis ketiga vaksin baru dapat dipertimbangkan ketika sebagian besar warga sudah menerima dosis lengkap yang terdiri dari dua dosis.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com 30 September 2021  |  13:58 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid/19 di SMAN 4 Serang, Banteng pada Selasa 21 September 2021 / Twitter Jokowi
Presiden Joko Widodo bersama Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid/19 di SMAN 4 Serang, Banteng pada Selasa 21 September 2021 / Twitter Jokowi

Bisnis.com, JAKARTA – Peneliti vaksin, ahli biologi molekuler dan CEO Lipotek Ines Atmosukarto mengatakan bahwa pembicaraan mengenai vaksinasi booster berbayar masih terlalu dini.

Menurutnya, suntikan dosis ketiga vaksin baru dapat dipertimbangkan ketika sebagian besar warga sudah menerima dosis lengkap yang terdiri dari dua dosis.

Booster ini tidak bisa menjadi suatu program yang luas sebelum sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mendapatkan vaksinasi dosis satu dan dua," katanya, Kamis (30/9/2021).

Ines menjelaskan, saat ini cakupan tinggi vaksinasi Covid-19 terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta. Sedangkan, di daerah lain seperti yang berada di luar Pulau Jawa suntikan vaksin dosis pertama dan kedua masih dalam kategori rendah.

"Vaksinasi ketiga sebaiknya belum dimulai sebelum vaksinasi pertama dan kedua cakupannya sudah di atas 70 persen dari seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Rabu 29 September 2021 memperlihatkan 50.412.993 orang telah mendapatkan dua suntikan vaksin Covid-19 dari target 208.265.720 yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Hal ini menerjemahkan bahwa baru 24 persen masyarakat yang telah mendapatkan dua suntikan vaksin Covid-19 sehingga masih jauh dari yang ditargetkan.

Dia melanjutkan, sekarang yang harus dipikirkan adalah bagaimana cara mempercepat vaksinasi di daerah, bukan di kota-kota besar. Harus ada pendekatan antropologis untuk mengerti cara hidup dan pandangan masyarakat tentang vaksinasi, terutama untuk daerah-daerah yang bukan perkotaan. 

“Pemerintah Indonesia sudah punya pengalaman dari pelaksanaan vaksinasi anak-anak, bisa mempelajari pengalamannya sendiri. Masalah vaksinasi kita adalah logistik, yang tidak bisa diselesaikan dengan cara membayar,” tuturnya.

Berdasarkan, survei Change.org Indonesia, Katadata Insight Center (KIC) dan KawalCOVID19.id menampilkan data bahwa mayoritas responden tidak mendukung skema vaksinasi berbayar.

Survei ini disebarkan 6—21 Agustus 2021 secara daring ke seluruh Indonesia dengan melibatkan 8.299 responden menggunakan metode convenience sampling. 

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

vaksinasi Covid-19
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top