Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengisyaratkan tak ada lagi bansos tunai (BST) selama PPKM Rp300 ribu untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI menyetujui anggaran Kemensos untuk Tahun 2022 sebesar Rp78,25 triliun. Raker tersebut dihadiri 3 menteri yakni Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito.
Mensos Risma menjelaskan dari anggaran TA 2022 sebesar Rp78,25 triliun tersebut, sebesar 0,66 persen dialokasikan untuk Belanja Pegawai, 0,36 persen untuk Belanja Barang Operasional, sebesar 4,18 persen untuk Belanja Barang Non-Operasional (honor pendamping; bantuan operasional untuk LKS, SLRT; program Atensi), dan sebesar 0,13 persen untuk Belanja Modal.
“Kemudian dari anggaran tersebut, kami juga anggarkan sebesar Rp74,08 triliun [94,67 persen] untuk bansos yang meliputi Program Keluarga Harapan [PKH], Kartu Sembako, bantuan pemberdayaan Komuditas Adat Terpencil [KAT], bantuan korban bencana, Rehabilitasi Sosial RTLH, alat bantu aksesibilitas, dan sebagainya,” kata Risma seperti dikutip dalam keterangan resmi, Rabu (22/9/2021).
Mengacu pada pemaparan tersebut, Risma tidak menyebutkan bansos atau BST untuk PPKM sebesar Rp300 ribu per orang. Sebelumnya, anggaran untuk BST ditetapkan sepanjang 2021.
Secara umum, Kemensos mengalokasikan anggaran untuk Program Perlindungan Sosial sebesar Rp77,15 triliun dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1,09 triliun.
Anggaran untuk Prioritas Nasional dialokasikan sebesar Rp76,96 triliun dan program Non Prioritas Nasional sebesar Rp1,29 triliun.
Seperti diketahui, BST atau bansos tunai Rp300 ribu sebenarnya sudah berakhir pada April 2021. Namun, pemerintah bakal menyalurkan kembali bansos tunai Mei-Juni pada Juli 2021 karena kebijakan PPKM Darurat. Bukan itu saja, Mensos Risma mendistribusikan BST sebesar Rp600 ribu untuk masing-masing penerima.
