Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ada Unsur Pidana, Pegawai KPK Nonaktif Minta Dewas Laporkan Lili Pintauli

Perwakilan pegawai nonaktif KPK, Novel Baswedan, meminta Dewan Pengawas KPK melaporkan Lili Pintauli ke aparat penegak hukum.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 02 September 2021  |  14:17 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar membantah pernah menjalin komunikasi dengan tersangka Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS) terkait penanganan perkara. - Antara
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar membantah pernah menjalin komunikasi dengan tersangka Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS) terkait penanganan perkara. - Antara

Bisnis.com, SOLO - Dewas Pengawas (Dewas) KPK diminta untuk melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ke aparat penegak hukum.

Lili sebelumnya dinyatakan bersalah dalam sidang putusan Dewas KPK, karena terbukti melakukan pelanggaran etik.

Dalam sidang tersebut, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan mengatakan, Lili melakukan penyalahgunaan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi.

Ia juga menjalin hubungan dengan seseorang yang sedang diperiksa perkaranya oleh KPK.

Atas putusan tersebut, Lily dinyatakan bersalah dengan menerima hukuman berupa pemotongan gaji sebesar Rp 1,848 juta.

Perwakilan pegawai nonaktif KPK kemudian meminta Dewas melaporkan Lili ke jalur pidana. Adapun perwakilan pegawai tersebut terdiri dari penyidik nonaktif Novel Baswedan, Rizka Anungnata, dan mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi, Sujanarko.

"Bahwa sudah menjadi prinsip mendasar bagi lembaga pengawas termasuk BPKP, BPK, dan lembaga pengawas lainnya, bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, lembaga pengawas wajib melaporkannya ke penegak hukum," kata perwakilan pegawai, Novel Baswedan, Kamis, (2/9/2021).

Novel mengatakan, laporan pidana ini didasarkan kepada putusan Dewan Pengawas yang menyatakan bahwa Lili terbukti secara sah telah menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi dan berhubungan dengan pihak lain yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Perdewas 2 tahun 2020.

Novel Baswedan mengatakan, maka secara tidak langsung Dewan Pengawas menyatakan bahwa seluruh tindakan Lili Pintauli yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 36 UU KPK.

"Pelanggaran terhadap Pasal 36 UU 20 Tahun 2002 artinya telah terjadi pelanggaran pidana," kata Novel.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK dewan pengawas KPK Lili Pintauli

Sumber : Tempo

Editor : Restu Wahyuning Asih

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top