Bisnis.com, JAKARTA - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat melakukan rapat dengan Kementerian Pertahanan dan TNI.
Pada pembahasan soal anggaran itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak hadir.
Ketua Komisi I Meutya Viada Hafid mengatakan bahwa Prabowo diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra. Sedangkan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto hadir.
Rapat dengan Kementerian Pertahanan dan TNI berdasarkan pada surat yang diterima Komisi I dari Badan Anggaran DPR dengan nomor AG/09710/DPR RI/7/ 2021 pada 28 Juli.
Isinya, penyampaian perubahan rancangan jadwal pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.
“Berdasarkan surat dari Banggar tersebut, maka hari ini kita melaksanakan raker dengan Menteri Pertahanan RI dalam rangka membahas 3 poin,” katanya pada sambutan awal rapat, Rabu (1/9/2021).
Baca Juga
Meutya menjelaskan, bahwa poin pertama adalah soal laporan keuangan tahun 2020. Kedua, pembahasan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (K/L)tahun 2022.
Poin terakhir yaitu pembahasan program prioritas nasional dan K/L dalam RAPBN 2022 yang dikaitkan dengan pandemi Covid-19, situasi nasional, dan perkembangan dunia internasional.
Sebelum rapat mulai, Meutya menanyakan kepada peserta apakah pembahasan akan terbuka atau sebaliknya. Mayoritas menjawab tertutup.
“Pak Wamenhan setuju? [dijawab setuju]. Baik. Rapat kita buka dan sifatnya tertutup,” jelasnya.
Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran terbesar dibandingkan dengan kementerian lainnya pada 2022.
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan yang dirilis Senin (16/8/2021), alokasinya mengalami peningkatan sebesar 13,28 persen, dari Rp118,2 triliun pada outlook APBN 2021. Ini artinya menjadi Rp133,9 Triliun pada RAPBN 2022.
