Komentar Ganjar
Sementara itu, Kabid Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Iman Zanatul Khaeri menilai, saat ini pelaksanaan PTM belum siap. Sebab, saat dibuka PTM ditemukan banyak pelanggaran.
“Berdasarkan data, di beberapa sekolah melaksanakan PTM terbatas banyak pelanggaran,. Seminggu 2 jam itu tidak terjadi. Bisa 4 jam, bahkan di daerah Banten juga dibahas di DPR kemarin bisa lebih 4 jam. Di sini bisa melakukan pengawasan kepala daerah lewat dinas pendidikan daerah karena sangat berimplikasi pada sekolah,” ujar Iman, Selasa (24/8/2021).
Menurut dia, dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri memang tidak ada keharusan untuk memvaksinasi peserta didik dalam pembukaan sekolah.
Namun, ujar Iman, Presiden Joko Widodo justru secara tegas menginstruksikan agar vaksinasi peserta didik tuntas sebelum dilakukan PTM.
“Saat Pak Jokowi ke Madiun, dia bilang vaksinasi harus selesai dulu sebelum PTM dimulai. Kami ikut Presiden saja, karena kan virus tidak pilih-pilih. Apalagi, perbandingan murid itu lebih banyak dibanding guru,” imbuh Iman.
Dia juga mempertanyakan fungsi dashboard Kemendikbudristek tentang kesiapan sekolah dalam melaksanakan PTM. Isi dashboard tersebut di antaranya kesiapan kesehatan, guru, protokol kesehatan dan lain-lain.
“Di situ kesiapan sekolah memiliki kesiapan sekolah hanya sekitar 57,77 persen per hari ini (24 Agustus 2021). Tapi (Mendikbud) di DPR mengatakan kesiapannya 63 persen. Ini selisih ini dari mana,” ucap Iman.
Saat ini, baru Provinsi DKI Jakarta yang akan segera melanjutkan uji coba PTM terbatas setelah status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) turun ke level 3.
Sebanyak 610 sekolah pun saat ini telah dinyatakan lolos penilaian pelaksanaan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
_1692146987.jpg?w=348&h=261)
