Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wapres Tegaskan Anggaran Program Stunting Tidak Terkendala

Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2021 pada Senin (23/8/2021).
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. JIBI/Bisnis-Nancy Junita @najwashihab
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. JIBI/Bisnis-Nancy Junita @najwashihab

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa program penanganan stunting tidak terkendala dengan anggaran seiring dengan banyaknya sumber anggaran hingga ke tingkat desa di seluruh Nusantara.

Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2021 pada Senin (23/8/2021).

Wapres mengatakan selama ini berbagai program terkait penurunan stunting telah dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah hingga tingkat desa. Pendanaan programnya pun didapat melalui anggaran kementerian dan lembaga, Dana Transfer ke Daerah (TKDD) seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Selain itu, ada pula yang melalui dana dekonsentrasi, bahkan Dana Desa yang dikelola pemerintah desa sudah banyak dialokasikan untuk penurunan stunting.

"Seharusnya kita tidak terkendala oleh ketersediaan anggaran. Masalahnya ada pada bagaimana program tersebut dilaksanakan, terutama konvergensi antar program. Inilah tugas pertama bagi Kepala BKKBN," katanya.

Bahkan di beberapa Desa, lanjut Wapres, jumlah anggaran program dan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting lebih dari Rp1 miliar setiap tahun yang berasal dari berbagai sumber.

Guna mempercepat pencapaian target stunting sebesar 14 persen pada 2024, konvergensi program menjadi kunci utama.

Wapres mengatakan konvergensi program stunting harus bisa menyasar pada kelompok sasaran utama, yaitu ibu hamil, ibu menyusui dan anak di bawah usia 2 tahun yang kemudian disebut sebagai Keluarga 1000 Hari Pertama Kehidupan, dan juga remaja putri, pasangan usia subur dan anak balita,

Langkah awal dapat dimulai dengan melakukan analisis situasi dan pemetaan program yang selama ini ada di kabupaten/kota dan desa/kelurahan sehingga pemerintah daerah mengetahui kondisi nyata di lapangan dan program apa yang sudah ada dan belum ada.

Angka prevalensi stunting telah berhasil diturunkan dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 27,7 persen pada 2019. Capaian ini harus terus dipertahankan untuk mencapai target prevalensi stunting 14 persen pada akhir 2024.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Nindya Aldila
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper