Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR RI Marwan Cik Asan memberikan kritik terhadap pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2021 lalu.
Ada empat catatan kritis terhadap pidato Presiden Jokowi yang dinilai tidak mengucapkan apa yang menjadi pertanyaan dan kegelisahan warganegara. Pertama, rombak kebijakan ekonomi, kurangi ketimpangan dan bantu rakyat.
“Dalam pidato kenegaraan presiden mengucapkan sikap yang sesat. Akan menghilangkan anggaran konsumsi masyarakat dan perlindungan sosial kepada sektor strategis dan investasi. Padahal selama ini, dari 55 persen anggaran untuk masyarakat tidak sepenuhnya terdistribusi ke bawah,” ujar Marwan Cik dalam keterangannya lewat video yang diunggah akun Twitter Andi Arief @Andiarief_, Minggu (22/8/2021).
Marwan mengatakan banyak penyertaan modal negara atau PMN yang terkonsentrasi untuk membiayai investasi bukan untuk kredit usaha masyarakat. Dia menilai kebijakan tersebut berbahaya dan tidak belajar malapetaka kegagalan masa pandemi.
“Lantas dari mana kitab isa percaya target pertumbuhan 5,0-5,5 persen tahun depan?,” tutur Marwan.
Sikap Kader Demokrat soal APBN melalui Sek Fraksi Marwan Cik Hasan. pic.twitter.com/d9homeNnom
— andi arief (@Andiarief__) August 22, 2021
Kedua, Marwan Cik meminta Jokowi kendalikan investasi ekstraktif, cari sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Baca Juga
“Hingga saat ini pemerintah masih mengobral investasi industri dan konsensi pertambangan dan perkebunan yang kita tahu sangat dengan dengan kepentingan oligarki. Padahal sektor itu yang punya daya rusak tinggi terhadap lingkungan dan masa depan. Lantas bagaimana kitab isa percaya Ketika presiden menyebut green economy,” tanya Marwan Cik.
Ketiga, Marwan Cik meminta pemerintah untuk sehatkan persaingan dan tumbuhkan swasta.
“Bagaimana kita bicara pertumbuhan swasta. Sementara tiap hari kita melihat kematian mereka dengan dominasi BUMN. Sementara kita tahu BUMN kita begitu boros dan tidak efektif. Dan, tentu saja menjadi tempat manis untuk bancakan,” ujarnya.
Keempat, Marwan Cik mendesak pemerintah untuk mengakhiri defisit APBN lebih dari 3 persen.
“Tutup sudah cara pemerintah yang ugal-ugalan menetapkan defisit anggaran dan membuat utang untuk menutupinya. Padahal, jika pemerintah serius menegakkan efisiensi dan menutup kebocoran APBN seharusnya masih bisa dikenadalikan,” kata dia.
