Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kasus Jiwasraya: Surat Dakwaan 13 Manajer Investasi Dilimpahkan ke PN Jakpus

Berdasarkan pertimbangan kepastian hukum dan tidak berlarut-larutnya penyelesaian perkara, maka Penuntut Umum mengupayakan pelimpahan perkara secepat mungkin.
Farid Firdaus
Farid Firdaus - Bisnis.com 20 Agustus 2021  |  21:01 WIB
Warga melintasi logo Asuransi Jiwasraya di Jakarta, Senin (5/10/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Warga melintasi logo Asuransi Jiwasraya di Jakarta, Senin (5/10/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat resmi melimpahkan surat dakwaan 13 Terdakwa Korporasi (Manajer Investasi/MI) di kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada hari ini.

Pelimpahan surat dakwaan ini berkaitan dengan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Agustus 2021.

“Pelimpahan tersebut telah diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Bima Suprayoga dalam keterangan resmi, Jumat (20/8/2021).

Adapun terdapat beberapa alasan pelimpahan surat dakwaan tersebut. Pertama, terjadi perbedaan persepsi antara Penuntut Umum dan Majelis Hakim terkait penerapan Pasal 141 huruf c KUHAP tentang penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan.

Kedua, meskipun tindakan penggabungan perkara dalam surat dakwaan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf c KUHP dan kewenangan penggabungan merupakan kewenangan Penuntut Umum bukan kewenangan pengadilan, namun demikian Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan kepastian hukum dan tidak berlarut-larutnya penyelesaian perkara, maka Penuntut Umum mengupayakan pelimpahan perkara secepat mungkin.

“Walaupun sampai dengan saat ini penuntut umum belum menerima salinan lengkap putusan sela,” katanya

Hal tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada adagium Justice Delayed Is Justice Denied, Keadilan Yang Tertunda Adalah Ketidakadilan Itu Sendiri.

Selain itu, lanjutnya, upaya perlawanan, menurut Penuntut Umum tidak diperlukan lagi. Ini karena mempertimbangkan bahwa upaya perlawanan, pada hakikatnya hanya mempertentangkan masalah administratif formil bukan mempermasalahkan substansi atau pokok perkaranya.

Ketiga, pendapat Penuntut Umum atas Putusan Sela didasarkan pada kajian sebagai bagian strategi penuntutan, karena pembuktian sesungguhnya adalah pada pemeriksaan pokok perkaranya bukan pada sempurnanya persyaratan administratif formil sebagaimana tertuang dalam putusan sela.

Penuntut Umum dalam hal ini lebih mengutamakan pencapaian keadilan substantif daripada keadilan prosedural, dan mengesampingkan ego sektoral dalam penanganan dan penyelesaian perkara pidana.

“Dengan dilimpahkannya surat dakwaan dimaksud, kami Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berharap polemik yang ada terkait Putusan Sela dapat terselesaikan, dan agenda pemeriksaan pokok perkara untuk membuktikan kebenaran materiil dapat berjalan, sehingga dapat tercapainya kepastian hukum,” jelas Bima.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kejagung manajer investasi Jiwasraya
Editor : Farid Firdaus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top