Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR yang akan diselenggarakan Senin (16/8) depan akan menjadi momentum untuk menyampaikan berbagai pesan kebangsaan.
Menurutnya, momentum itu akan dimamfaatkan untuk menyampaikan pesan terkait penanggulangan pandemi Covid-19 yang tidak boleh hanya berfokus pada aspek kesehatan dan aspek perekonomian.
Menurutnya, aspek penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak kalah penting dari kedua aspek tersebut.
“Di tengah kondisi keprihatinan akibat pandemi Covid-19, kohesi sosial dan soliditas kebangsaan justru menjadi titik rawan dan krusial. Maka penguatan dan pembangunan karakter bangsa harus terus diperjuangkan,” kata Bamsoet saat memberika keterangan pers di Gedung MPR, Selasa (10/8/2021).
Dia berharap pembangunan karakter bangsa itu akan menjadi semangat kolektif di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
"Salah satunya melalui vaksinasi ideologi dengan menggencarkan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Sangat tepat jika dalam pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, juga dilakukan vaksinasi Covid-19,” ujarnya.
Vaksinasi ideologi selain lebih efektif dan efisien, juga lebih mudah mengorganisirnya karena setiap anggota MPR sudah memiliki basis massa di daerah pemilihannya masing-masing, ujar Bamsoet usai Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Fraksi MPR dan Kelompok DPD.
Bamsoet menjelaskan, dalam Sidang Tahunan MPR, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan pidato laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selama setahun terakhir. Dengan demikian rakyat bisa mendengarkan sekaligus mengevaluasi kinerja kelembagaan pemerintahan atau lembaga negara.
"Jumlah undangan Sidang Tahunan MPR RI mencapai 1.125 undangan. Terdiri dari 60 undangan yang hadir secara fisik, 975 undangan yang hadir secara virtual, dan 90 undangan streaming,” jelasnya.
Undangan hadir fisik antara lain untuk Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Koordinator, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Panglima TNI, dan Kapolri selain Ketua BPK, Ketua MA, Ketua MK, dan Ketua KY.
