Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kebijakan pemerintah terhadap penanganan Covid-19 harus dikeluarkan secara hati-hati.
Dia menyatakan bahwa pemerintah harus melihat situasi pandemi secara helicopter view. Eksekutif juga berhati-hati dalam menelurkan regulasi untuk menangani Covid-19.
“Jika hanya dilihat dari sisi kesehatan, kebijakan terkesan kurang tegas. Namun jika dilihat dari sisi ekonomi saja, kebijakannya terkesan terlalu membatasi. Ini harus dilakukan secara hati-hati dan dihitung dengan cermat, karena Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek,” kata Airlangga melalui keterangan resmi, Kamis (29/7/2021).
Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa saat ini, angka kasus konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia tercatat mengalami peningkatan, terutama karena adanya varian Delta.
Pemerintah, imbuhnya, terus melakukan berbagai upaya menangani kasus Covid-19 agar tidak terjadi lonjakan dan peningkatan kasus. Salah satunya adalah dengan mengakselerasi program vaksinasi agar segera tercapai kekebalan komunal atau herd immunity.
Dia menyakini vaksinasi memiliki peran sentral dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Hingga kini, program vaksinasi telah mencapai 66,5 juta vaksinasi. Jumlah itu terdiri dari dosis pertama sejumlah 46,7 juta dan dosis kedua sebanyak 19,8 juta dosis.
“Tahun depan akan ditambahkan anggaran untuk memperbaiki fasilitas kesehatan, dan juga mendorong pengembangan vaksin dalam negeri dengan mengerahkan universitas atau perguruan tinggi tanah air untuk melakukan riset dan pengembangan untuk vaksin dan obat-obatan,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga terus menggenjot testing, tracing, treatment (3T) dan menambah ketersediaan fasilitas layanan kesehatan serta menjaga ketersediaan oksigen dan memperbanyak persediaan obat-obatan.
Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk pelaksanaan Digital Tracing dan penggunaan Aplikasi Silacak untuk meningkatkan Tracing yang akan dilakukan para Tracer di daerah, terutama dari Babinsa dan Babinkamtibmas.
Digital tracing atau pelacakan digital adalah upaya pemerintah untuk mengidentifikasi dan mendeteksi masyarakat melalui lacak data lokasi dan informasi secara digital.
Aplikasi ini dihubungkan dan terintegrasi dengan sistem dan database yang ada di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan dengan menggunakan QR Code akan bisa melacak data masyarakat yang sudah tervaksinasi dan hasil Testing baik Tes PCR atau Swab Antigen.
