Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepada kepala daerah untuk meluangkan waktu memantau langsung penyerahan bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat.
“Khusus bansos ini saya minta betul kepada rekan-rekan kepala daerah, tolong secara simbolik turun ke lapangan. Kalau semua bergerak secara masif turun ke lapangan, masyarakat akan merasa tenang,” kata Tito dalam konferensi pers yang ditayangkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (26/7/2021).
Lebih lanjut, Mendagri juga meminta kepada kepala daerah untuk mendukung program pemerintah pusat dalam percepatan penyaluran bansos bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
Menurutnya, kepala daerah lebih tahu kondisi masyarakat di lapangan sehingga diharapkan berinisiatif memanfaatkan anggaran bansos di APBD dan belanja tidak terduga (BTT).
“Jangan menunggu dari pusat, contoh yang 5,9 juta [penerima bansos] tadi, kalau menunggu dari pusat akan lamban. Rekan-rekan kepala daerah segera begerak cepat,” ujarnya.
Agar tidak tumpang tindih, Tito meminta gubernur hingga bupati untuk menargetkan bansos kepada masyarakat yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Sebelumnya, Mendagri Tito mengimbau kepala daerah untuk terjun langsung menyalurkan Bansos. Di tengah kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ini, Mendagri berharap semua pemda segera menyalurkan alokasi APBD yang dapat digunakan untuk pemberian bansos kepada masyarakat yang terdampak Pandemi dan PPKM.
Mendagri Tito menjelaskan pemda memiliki anggaran seperti mata anggaran bansos yang bersifat reguler, Belanja Tidak Terduga (BTT), maupun melalui realokasi mata anggaran lainnya yang berpotensi tidak dapat terserap secara maksimal.
Mendagri menegaskan, meski pemerintah pusat menyalurkan bansos kepada masyarakat, seperti melalui Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Usaha Milik Negara, dan lain sebagainya, pemerintah daerah harus tetap turut menyalurkan bantuan dengan menggunakan APBD masing-masing.
Dirinya meminta agar mata anggaran pengendalian pandemi Covid-19 dalam APBD tahun anggaran 2021 segera direalisasikan. Dia menginginkan agar di tengah situasi PPKM ini, semua pemda menggunakan anggaran dalam upaya mengendalikan pandemi Covid-19.
“Pemda memiliki mata anggaran dan tahu persis situasi masyarakat di sekitarnya, siapa saja yang terdampak. Kita ingin agar anggaran bantuan sosial ini, maupun belanja tidak terduga, betul-betul diturunkan di tengah situasi pembatasan ini agar masyarakat yang terdampak dibantu,” kata Mendagri seperti dikutip dari laman resmi Kemendagri, Sabtu (24/7/2021).
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
