Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Polda Metro Jaya Tangkap Penyebar Hoaks Bantuan PPKM Rp300.000 

Tersangka berinisial RR sudah menyebarkan hoaks bantuan PPKM sejak November 2020 dan sudah mendapatkan untung sebesar Rp1,5 miliar.
Ilustrasi hoax/Istimewa
Ilustrasi hoax/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap tersangka penyebar informasi bohong atau hoaks pesan berantai tentang bantuan PPKM sebesar Rp300.000 dari Menteri Sosial.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengemukakan tersangka berinisial RR (23) tersebut menyebarkan hoaks berantai ke seluruh grup Whatsapp mengenai bantuan PPKM senilai Rp300.000 dari Kementerian Sosial.

Penerima pesan hoaks itu diminta untuk mengklik link dan menjawab sejumlah pertanyaan dari situs: https://subsidippkm.online/pembagian-sub sidi/? PPKMjuli#1625647777785 yang memuat logo dari Kementerian Sosial. 

Kemudian, setelah menjawab pertanyaan dari link yang disebarkan tadi, menurut Yusri, pendaftar diminta membagikan link tersebut ke teman lain melalui aplikasi Whatsapp yang kemudian akan mendapat konfirmasi melalui SMS. 

"Pesan tersebut adalah hoaks. Kementerian Sosial tidak pernah membuat website untuk pendaftaran penerima bantuan sosial Rp300.000 berbentuk pesan berantai," kata Yusri, Senin (19/7/2021).

Menurut Yusri, tersangka berinisial RR itu sudah menyebarkan informasi hoaks itu sejak November 2020 dan sudah mendapatkan untung sebesar Rp1,5 miliar.

"Dari web hoaks yang disebarkan pelaku itu, dia akhirnya mendapatkan banyak iklan. Total sejak November 2020 sampai sebelum dia ditangkap, dia mendapatkan keuntungan Rp1,5 miliar. Per iklan dia kenakan Rp200 juta," ujarnya.

Dari tangan tersangka RR, Polda Metro Jaya telah mengamankan barang bukti antara lain satu unit laptop Asus ROG GL503GE, Ponsel Samsung S21, satu akun email, paypal dan akun yllix.

"Tersangka dikenakan Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat 1 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan pidana Penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000," paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper