Bisnis.com, JAKARTA - Lonjakan kasus Covid-19 sejak beberapa pekan terakhir membuat animo masyarakat terhadap program vaksinasi makin tinggi.
Namun sayangnya, tingginya animo masyarakat belum diimbangi dengan ketersediaan dan fasilitas pendukung yang memadai.
Belum lama ini, kabar mengenai antrean yang mengular hingga kericuhan di beberapa sentra vaksinasi kerap terdengar. Demi mendapatkan nomor antrean vaksin Covid-19, warga di beberapa daerah rela mengantre sejak pagi buta, berdesak-desakan, hingga nyaris baku hantam.
Selain berpotensi meningkatkan penyebaran virus lewat kerumunan, hal itu juga kontradiktif dengan upaya pemerintah mengejar target kekebalan kelompok (herd immunity) yang selalu digaungkan dalam berbagai kesempatan.
Boleh dikatakan, program vaksinasi yang sedang berjalan saat ini diibaratkan seperti nafsu besar tenaga kurang.
Sulitnya mendapatkan vaksin virus Corona dirasakan oleh Margaretha, warga Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dia mengaku sudah berulang kali tak mendapatkan kuota vaksinasi yang disiapkan oleh Puskesmas di dekat tempat tinggalnya.
Baca Juga
Demikian halnya dengan sentra vaksinasi massal yang dibuka di beberapa titik keramaian dan rumah sakit di Malang. Upayanya mendaftar secara daring hingga mendatangi langsung tempat-tempat tersebut sepagi mungkin tak membuahkan hasil.
“Pakai antri juga, rame banget antrinya. Sekalipun [menerapkan] protokol kesehatan kan tetap kalau ramai begitu ya berisiko. Pernah juga di salah satu sentra vaksinasi massal dapat nomor antrian 200 sekian dan kuotanya ada 300. Setelah menunggu ternyata nggak dapat juga,” katanya kepada Bisnis, Kamis (15/7/2021).
Lantaran sudah putus asa, Margaretha mengaku siap membayar untuk program vaksinasi mandiri yang diselenggarakan oleh PT Kimia Farma Tbk. di beberapa cabang apoteknya. Pekerjaannya melayani pembeli di toko milik keluarga tentunya sangat berisiko, dia tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila dirinya terinfeksi virus.
“Bayar enggak apa-apa, asalkan dapat jangan enggak jelas begini. Setiap hari melayani pembeli di toko. Banyak juga yang enggak patuh protokol kesehatan. Belum lagi aku ada [penyakit] bawaan asma,” ujarnya.
Keluhan serupa juga datang dari grup Info Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 yang ada di Facebook. Setiap harinya pertanyaan datang silih berganti dari anggota grup yang anggotanya kini sudah mencapai 7.400 orang itu.
“Setiap harinya jumlah anggota bertambah banyak sampai 500 orang, apalagi di gelombang kedua ini. Kebanyakan bingung ingin divaksin tetapi enggak tahu harus bagaimana dan kemana. Kebanyakan berada di luar Jakarta, terutama di daerah kawasan industri karena [sertifikat] vaksinasi juga dibutuhkan untuk bekerja,” kata Daisy Irawan, inisiator grup Info Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 kepada Bisnis, Kamis (15/7/2021).
Selain kebingungan lantaran tak mendapatkan informasi, beberapa anggota di grup tersebut juga melaporkan penyalahgunaan identitas untuk vaksinasi. Mereka mengaku tak bisa divaksin lantaran tercatat telah menerima vaksin yang sama sekali tak pernah diterima sebelumnya.
Kemudian ada pula laporan bahwa vaksinasi yang dilakukan tak sesuai dengan kuota yang diumumkan sebelumnya. Tak sedikit masyarakat yang sudah mendapatkan antrean sesuai kuota harus pulang tanpa hasil.
Perempuan yang juga dikenal sebagai pakar teknologi pangan dan gizi itu juga menceritakan bagaimana kacaunya pendaftaran vaksinasi di Kabupaten Bogor, tempat tinggalnya. Tidak adanya pendaftaran secara daring serta penyampaian informasi yang dilakukan secara terbatas menyebabkan kebingungan.
“Informasi pendaftaran dan kuota vaksin dari Puskesmas ke perangkat RT/RW terbatas ke warga tertentu saja. Sudah pernah saya bantu pendataan warga oleh Puskesmas dengan form [Microsoft] Excel tapi tidak diproses juga. Belum lagi kuota yang terbatas,” keluhnya.
Belum Memadai
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi tak menampik bahwa jumlah vaksin yang tersedia belum sepenuhnya memadai.
Adapun, saat ini proses distribusi vaksin Covid-19 masih diprioritaskan untuk wilayah Jawa-Bali yang penambahan kasusnya sangat tinggi.
“Jumlah vaksin yang disiapkan oleh Bio Farma per minggunya hanya 3-5 juta [dosis]. Jadi, memang sedang diupayakan penambahan kapasitas [produksi]. Kemudian 50% [vaksin] diutamakan untuk Jawa-Bali yang kasusnya tinggi,” katanya kepada Bisnis, Kamis (15/7/2021).
Nadia tak menampik bahwa minimnya ketersediaan vaksin menimbulkan antrean hingga kericuhan di sejumlah sentra vaksinasi. Namun, hal tersebut juga terjadi lantaran masih ada pemerintah daerah yang belum menyiapkan sistem pendaftaran secara daring.
“Kan bisa membuka pendaftaran secara elektronik ya. Banyak sekali yang seharusnya bisa dilakukan pemerintah daerah. Bahkan, menggunakan metode Google Form ini bisa dilakukan ya,” ujarnya.
Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menilai program vaksinasi yang berjalan di Indonesia saat ini pada dasarnya sudah jauh lebih baik dibandingkan beberapa bulan lalu. Hal itu tercermin dari tingkat vaksinasi yang sudah berhasil melampaui angka 2 juta dosis dalam satu hari.
Walaupun demikian, masih banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama oleh pemerintah daerah agar tidak ada lagi kebingungan dan keluhan dari masyarakat terkait program vaksinasi.
“Strategi komunikasinya, kejelasan, manajemen dari vaksinasinya. Apa, siapa, bagaimana, dan kapannya masih belum terjawab. Ini yang menimbulkan kebingungan dan kepanikan. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam hal ini,” katanya kepada Bisnis, Kamis (15/7/2021).
Stok Vaksin
Sementara itu, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan rerata laju vaksinasi Covid-19 harian di Indonesia sepanjang Juli 2021 sudah mencapai 1 juta dosis. Pemerintah sendiri menargetkan hingga akhir bulan ini 31 juta dosis vaksin bisa diberikan kepada masyarakat dengan bantuan pemerintah daerah, TNI, dan Polri.
“Sekarang ini sudah mulai terkendali. Indonesia sudah punya stok vaksin 480 juta [dosis]. Juli [2021], laju vaksinasi 1 juta [dosis] per hari. Saya harus laporkan kadang-kadang [sampai] 1 juta, kurang dari 1 juta, atau lebih dari 1 juta,” katanya, Kamis (15/7).
Menurut Luhut, vaksinasi yang sudah dilakukan hingga 12 Juli mencapai 52.280.552 dosis atau 25,1% dari jumlah penduduk, meliputi 37.031.080 dosis pertama atau sekitar 17,78% dan 15.249.472 dosis kedua atau sekitar 7,32%. Dia juga menyebut cakupan vaksinasi di beberapa daerah sudah jauh meningkat.
“Cakupan vaksinasi per provinsi juga naik. Bali tertinggi [sampai] 80%, Jakarta 65%. Ini yang kita harapkan kalau Jakarta sudah 70% maka makin dekat dengan herd immunity. Jakarta ini sudah mulai mendatar grafik [kasusnya],” ungkapnya.
Sebagai upaya meningkatkan laju vaksinasi, Badan Intelijen Nasional (BIN) mengadakan vaksinasi dengan sistem jemput bola atau door to door pada Rabu (14/7/2021) lalu. Vaksinasi yang menyasar 19.000 orang itu dilakukan di 32 titik, tersebar di 15 kabupaten/kota di 14 provinsi episentrum Covid-19
“Yaitu di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Papua,” kata Ketua BIN Budi Gunawan pada Rabu (14/7/2021).
Budi menyebut pihaknya mengadopsi metode vaksinasi door to door yang dilakukan di beberapa negara. Dia menilai metode tersebut efektif meningkatkan partisipasi vaksinasi lantaran mampu menjangkau masyarakat yang belum mempunyai akses dan takut keluar rumah.
