Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gara-Gara Kalimat Jokowi King of Lip Service, Whatsapp Ketua BEM UI Diretas

Leon mengunggah tangkapan layar berisi keterangan bahwa Whatsapp tidak lagi terdaftar pada ponselnya. Kondisi ini diduga karena nomor tersebut telah terdaftar pada ponsel lain.
Presiden Joko Widodo saat membuka Pesta Kesenian Bali ke-43, secara virtual, Sabtu (12/06/2021)./Youtube Setpres
Presiden Joko Widodo saat membuka Pesta Kesenian Bali ke-43, secara virtual, Sabtu (12/06/2021)./Youtube Setpres

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Leon Alvinda Putra sempat mengalami peretasan pada aplikasi pesan instan Whatsapp.

Kabar itu disampaikan Leon melalui akun Twitter pribadi @Leon_Alvinda, Senin (28/6/2021). Kondisi ini dialami berselang dua hari setelah BEM UI menyebut Presiden Joko Widodo sebagai the king of lip service.

“Saat ini Whatsapp saya tidak bisa dibuka karena sedang diretas. Jika ada pesan dari HP maka bukan saya yang mengirim,” tulisnya melalui Twitter.

Leon mengunggah tangkapan layar berisi keterangan bahwa Whatsapp tidak lagi terdaftar pada ponselnya. Kondisi ini diduga karena nomor tersebut telah terdaftar pada ponsel lain.

Tidak lama setelah itu, Leon kembali memberi kabar bahwa nomornya kembali dapat digunakan. “Alhamdulillah saya sudah bisa masuk lagi [ke Whatsapp],” tulisnya.

BEM UI secara blak-blakan menyebut Jokowi sebagai the king of lip service di Twitter. Presiden, tulis akun itu, dinilai kerap kali mengobral janji akan tetapi sering tidak selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan.

“Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK dan rentetan janji lainnya,” tulis akun tersebut, Sabtu (26/6/2021).

BEM UI juga mengunggah sejumlah brosur berisi tangkapan layar berbagai kutipan ucapan Presiden. Salah satunya perihal perkataan Presiden Jokowi bagi masyarakat yang tidak puas Omnibus Law untuk membawanya ke Mahkamah Konstitusi.

Leon Alvinda Putra menyebut pernyataan tersebut sebagai bentuk kritikan kepada pemerintah.

“Itu bentuk kritis kami jadi itu dibuat oleh Brigade [organ taktis] di bawah BEM UI. Itu bentuk kritik bahwa banyak selama ini pernyataan Presiden yang kemudian tidak sesuai dengan realita atau pelaksanannya,” katanya kepada Bisnis, Minggu (27/6/2021).

Dia mencontohkan soal revisi UU ITE. Presiden kata dia sebelumnya sempat mengeluarkan wacana terkait beleid itu. Belakangan pemerintah hanya mengeluarkan pedoman undang-undang ditambah pasal baru.

Selain itu, terkait demonstrasi, Jokowi sempat menyatakan kerinduannya untuk didemo saat awal-awal memimpin Indonesia. Akan tetapi, tindakan kekerasan malah dialami mahasiswa saat berunjuk rasa.

“Pada 1 Mei mahasiswa UI hampir 30 orang ditangkap, dipukuli, diseret oleh Polisi. 3 Mei juga salah satu mahasiswa UI menjadi tersangka ketika jalan pulang dari aksi,” katanya.

Leon turut menyinggung soal tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Meski Presiden telah meminta agar TWK tidak merugikan para pegawai, KPK tetap menonaktifkan 75 orang pegawai komisi antirasuah tersebut.

“Ini kami menyampaikan kritik bahwa seharusnya Presiden Jokowi tegas dengan pernyataanya jangan hanya kemudian menyampaikan pendapat tapi realitanya tidak sesuai,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rayful Mudassir
Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper