Bisnis.com, JAKARTA - Seratus mantan presiden, perdana menteri, dan menteri luar negeri seluruh dunia mendesak negara-negara kaya Kelompok Tujuh (G7) untuk membiayai vaksinasi Covid-19 global guna menghentikan mutasi virus yang mengancam dunia.
Para pemimpin tersebut mengajukan tuntutan itu menjelang KTT G7 di Inggris yang dimulai pada Jumat mendatang. Pada saat itu Presiden AS Joe Biden akan bertemu dengan para pemimpin Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, dan Jepang.
Dalam surat permohonan mereka kepada G7, para mantan pemimpin dunia itu mengatakan kerja sama global telah gagal pada tahun 2020, tetapi tahun 2021 dapat mengantarkan era baru.
“Dukungan dari G7 dan G20 yang membuat vaksin mudah diakses oleh negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah bukanlah tindakan amal, tetapi lebih merupakan kepentingan strategis setiap negara,” kata mereka dalam sebuah surat seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Senin (7/6/2021).
Sejumlah mantan pemimpin yang menandatangani permohonan itu adalah mantan perdana menteri Inggris Gordon Brown dan Tony Blair, mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban-Ki Moon dan 15 mantan pemimpin Afrika.
Mereka mengatakan G7 dan para pemimpin lain yang diundang ke KTT harus menjamin untuk membayar sekitar US$30 miliar per tahun selama dua tahun untuk memerangi pandemi di seluruh dunia.
"Bagi G7 untuk membayar bukanlah amal, itu adalah perlindungan diri untuk menghentikan penyebaran penyakit, bermutasi dan kembali mengancam kita semua," kata Brown.
Menurutnya, biaya hanya sebesar 30 pence (US$0,43) per orang per minggu di Inggris, adalah nilai yang kecil untuk membayar polis asuransi terbaik di dunia," tambahnya dalam sebuah pernyataan.
Permohonan mereka bertepatan dengan jajak pendapat oleh badan amal Save the Children yang menemukan dukungan publik yang kuat di Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan Kanada agar G7 membayar sebesar US$66 miliar yang dibutuhkan untuk vaksin Covid-19 secara global.
Di Inggris, 79 persen mendukung kebijakan semacam itu, sementara 79 persen orang Amerika Serikat mendukung proposal tersebut, menurut jajak pendapat. Dukungan terendah di Prancis, di mana hanya 63 persen yang mendukung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
