Bisnis.com, JAKARTA - Masa pensiun Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S. IP yang kian dekat kembali menghangatkan bursa calon Panglima TNI yang baru.
Meski penunjukan Panglima TNI menjadi hak prerogatif Presiden RI, tiga kandidat sudah lama disebut-sebut berpeluang mengisi kursi Panglima TNI.
Berbagai pertimbangan, juga bisikan, bisa jadi telah lama sampai ke telingan Presiden Jokowi. Presiden juga tentu tahu soal sistem rotasi yang bisa dilakukan untuk memilihan Panglima.
Namun, sekali lagi, kata akhir tentang siapa yang akan dipilih akan berujung pada preferensi Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif saat ini.
Empat Kriteria
Terlepas dari siapa yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi, pengamat Boni Hargens pernah menyebutkan soal empat kriteria calon panglima TNI.
Baca Juga
Menurut Direktur Lembaga Pemilih Indonesia itu calon Panglima TNI harus memenuhi empat kriteria untuk menghadapi dinamika dan tantangan yang harus dihadapi.
"Pertama, sosok yang sejalan dengan cita-cita politik Presiden Joko widodo," kata Boni Hargens dalam keterangannya, Rabu (17/6/2020).
Boni tidak mengatakan lagi soal TNI loyal pada Pancasila dan UUD 1945. TNI ujar Boni sudah ahli dalam urusan itu. TNI adalah yang paling loyal kalau urusan ideologi negara dan konstitusi.
"Periode Pemerintahan Pak Jokowi adalah momentum untuk pembaharuan di segala dimensi, maka perlu dukungan institusi militer untuk menjamin keamanan dalam segala aspek," katanya.
Kedua, kata Boni, panglima TNI baru mesti sosok yang dapat diterima di internal institusi militer dan dapat membangun solidaritas antar-angkatan di dalam tubuh TNI.
Ketiga, Panglima TNI yang baru harus memiliki pemahaman yang komprehensif dan kemampuan bertindak cepat dalam memerangi bentuk-bentuk ancaman yang mengganggu keutuhan NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Menurut dia, perang zaman sekarang sudah berpindah dari medan tempur fisik ke ruang yang tak kelihatan. Polanya asimetris dan selalu acak. Musuh kita tak kelihatan, tetapi terasa dan mereka ada. Karena itu, TNI sebagai garda terdepan pengamanan negara harus dipimpin oleh panglima yang memiliki pemahaman tentang semua itu.
Keempat, panglima TNI yang baru mesti memiliki kemampuan inovasi yang memadai dalam konteks melanjutkan upaya profesionalisasi militer yang sudah sukses berjalan setelah 1998.
"Militer Indonesia sudah canggih dalam ilmu perang, dan kita yakin justru akan makin canggih dalam semua cabang ilmu pengetahuan. Untuk itu, perlu ada kepemimpinan yang beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi," kata Boni.
Menurut Boni, dalam situasi dinamika politik saat ini, koordinasi TNI dengan Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi kekuatan sentral yang menjamin pengendalian situasi bisa berlangsung efektif dan tetap dalam koridor demokrasi.
"Kita harus mengakui bahwa bangsa Indonesia sudah berjalan sejauh ini, karena ada Tentara Nasional Indonesia yang menjadi kekuatan utama dalam menjaga keamanan dari berbagai potensi ancaman yang datang baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, seperti terorisme dan gejolak separatisme," katanya, seperti dikutip Antara.
Sejarah sudah mencatat semua prestasi TNI dalam mempertahankan Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sejarah juga mengajarkan kita bahwa demokrasi sipil yang semakin kuat saat ini juga tumbuh dan berkembang, karena TNI kita makin profesional dan menjunjung tinggi demokrasi.
"Tetapi, tak bisa kita pungkiri keadaan bahwa ada kelompok sipil yang muncul dengan mengatasnamakan apa pun untuk memperjuangkan cita-cita politik yang sempit," demikian Boni.
Andika Perkasa Calon Kuat
.jpg)
Presiden Joko Widodo (kanan) memasangkan tanda pangkat jabatan kepundak Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri) seusai pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/11/2018)./ANTARA-Wahyu Putro A
Jauh-jauh hari nama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa santer disebut sebagai calon pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Andika Perkasa lahir di Bandung pada 21 Desember 1964. Dia lulusan Akademi Militer 1987. Setelah lulus dari akademi militer, Andika ditugaskan di Komando Pasukan Khusus atau Kopassus.
Sebelum dilantik sebagai KSAD, Andika Perkasa memegang tongkat komando Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD atau Pangkostrad. Ini jabatan strategis sebelum menuju kursi KSAD.
Publik mulai mengenal nama Andika saat menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat. Bintangnya kian moncer saat Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden. Panglima TNI saat itu Jenderal Moeldoko mengatakan pengangkatan Andika itu karena keinginan Presiden Jokowi.
Andika adalah menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara A.M Hendropriyono. Ia Komandan Paspampres, menggantikan Mayor Jenderal Doni Monardo. Saat itu ia mulai bekerja setelah tiga hari Jokowi dilantik sebagai presiden.
Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan bursa pergantian kursi Panglima TNI sudah mulai terasa. Dari penilaian dia, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa memiliki peluang besar menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.
Dari penilaian dia, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, sama-sama memiliki peluang besar menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.
Khairul mengatakan peluang kedua kepala staf menjadi Panglima TNI akan sangat tergantung dari keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Bila tetap akan diganti dalam waktu dekat, maka menurut saya yang berpeluang paling besar adalah KSAD Andika Perkasa," kata Khairul saat dihubungi Tempo, Senin, 22 Juni 2020.
Namun jika pergantian dilakukan setelah pertengahan tahun depan, peluang KSAL Yudo Margono juga akan menguat.
Sepanjang kariernya Andika lebih banyak bertugas di Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Ia pernah bertugas di Komando Pendidikan dan Latihan TNI AD serta menjadi sekretaris pribadi Kepala Staf Umum TNI. Andika juga pernah menjadi Komandan Rindam Jaya hingga Danrem 023/Kawal Samudera, Sibolga, Sumatra Utara.
Dia dikenal cakap di bidang akademis. Gelar master diraihnya dari Universitas Harvard. Lulusan terbaik Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat tahun 2000 ini menyabet gelar doktoral di Universitas George Washington.
Namun, Direktur Riset Setara Institute Halili pernah mengatakan bahwa Andika Perkasa memiliki catatan minus dalam rekam jejak dinas kemiliterannya.
"Selain label personal sebagai mantu A. M. Hendropriyono yang kerap mendapat komentar negatif, Andika juga pernah disebut dalam pembunuhan tokoh dan aktivis HAM Papua Theys Eluay," kata Halili kepada Tempo, Kamis, 22 November 2018.
Yudo Margono Sang Kuda Hitam
Yudo Margono saat menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I dengan pangkat Laksamana Madya TNI./Antara/Syaiful Hakim
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyampaikan, jika penggantian dilakukan dalam waktu dekat, KSAD Andika Perkasa berpeluang paling besar untuk menjadi suksesor Hadi.
“Namun jika pergantian dilakukan setelah pertengahan tahun depan, walaupun peluang Andika tidak tertutup, peluang KSAL Yudo Margono juga akan menguat,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (25/11/2020) malam.
Dia beralasan, jika pergantian Panglima TNI dilakukan setelah pertengahan 2021, KSAD Andika akan berusia 58 tahun atau juga memasuki usia pensiun.
“Artinya kira-kira hanya akan menjabat kurang lebih setahunan, jika beliau baru diangkat menjadi Panglima TNI pada November 2021 atau di usia 57 tahun. Masa jabatan yang terlalu singkat atau terlalu panjang di puncak, akan berdampak kurang bagus untuk organisasi,” jelasnya.
Namun, jika penggantian Panglima TNI terjadi sebelum masa pensiun atau berkaitan dengan reshuffle kabinet, Khairul menilai hal itu tidaklah lazim dan berpotensi menimbulkan polemik.
Pasalnya, jika hal itu dilakukan tanpa alasan kuat akan memunculkan kesan "pencopotan di tengah jalan" yang bisa diartikan pejabatnya dianggap bermasalah. Bahkan, kata Khairul, akan muncul asumsi hal itu dilakukan dalam rangka memuluskan kepentingan tertentu.
Jangan Remehkan Fadjar Prasetyo
Marsekal TNI Fadjar Prasetyo saat bersiap dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) di Istana Negara, Jakarta./Antara-Hafidz Mubarak A
Selain Andika Perkasa dan Yudo Margono, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo juga masuk dalam hitungan kandidat Panglima TNI.
Fadjar juga memiliki track record yang tidak bisa dianggap remeh.
Presiden RI Joko Widodo melantik Marsekal TNI Fadjar Prasetyo sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) ke-23 menggantikan Marsekal TNI Yuyu Sutisna yang pensiun pada bulan Juni 2020.
Presiden Jokowi juga menaikkan pangkat Fadjar Prasetyo satu tingkat, dari marsekal madya menjadi marsekal.
"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Fadjar mengikuti sumpah yang dibacakan Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu (20/5/2020).
Fadjar dilantik menjadi KSAU bersama dengan Laksamana TNI Yudo Margono yang dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).
Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 dan 33 TNI 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan KSAL dan KSAU dan Keputusan Presiden Nomor 34 dan 35 TNI 2020 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI.
Fadjar Prasetyo sebelumnya mengemban tugas sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II (Pangkogabwilhan II).
Fadjar merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 1988.
Pria kelahiran Jakarta, 9 April 1966, itu mulai meniti karier militernya sebagai sebagai penerbang A-4 Skyhawk di Skuadron 11 Lanud Sultan Hasanuddin pada tahun 1990 hingga 1995.
Sejak 1995, dia ditugaskan menjadi perwira penerbang di Skuadron Udara 17 Lanud Halim Perdanakusuma. Dia menerbangkan pesawat Fokker F-28 dan Boeing B-707.
Selanjutnya, menjadi Komandan Skuadron Udara 17 dan menerbangkan Boeing 737-200. Fadjar pun sempat menjadi Atase Pertahanan.
Fadjar juga pernah menjabat sebagai Direktur Pendidikdan dan Latihan (Dirdiklat) Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara.
Pada tahun 2016—2018, Fadjar diberikan amanah untuk menjabat sebagai Danlanud Halim Perdanakusuma ke-39.
Kariernya pun makin moncer, Fadjar menduduki posisi penting, seperti Panglima Komando Operasi TNI AU (Pangkoopsau) I pada tahun 2018—2019.
Saat itu, Fadjar dinilai sukses melaksanakan berbagai tugas operasi, seperti operasi Lintas Rajawali, Tangkal Rajawali, Kawal Rajawali, Sayap Rajawali, Lintas Udhaya, serta latihan Jalak Sakti,
Dalam operasi tersebut, Fadjar berhasil mencatatkan prestasi yang baik karena dalam pelaksanaan operasinya berlangsung aman dan lancar dengan predikat zero accident.
Selain itu, Fadjar juga berhasil membawa Koopsau I membantu pemerintah dalam berbagai bidang sosial dan kemanusiaan.
Misalnya, Operasi TMC, menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan, penanggulangan bencana gempa bumi di Palu, serta evakuasi korban unjuk rasa di Wamena.
Selain itu, Fadjar Prasetyo juga ikut menyukseskan program Pembinaan Potensi Dirgantara atau Binpotdirga. Kala itu, dia mengadakan program karya bakti, baik dalam bentuk bedah rumah, renovasi tempat ibadah, operasi mata katarak, maupun pengobatan gratis lainnya.
Dalam program itu, dia juga memberikan paket sembako kepada sejumlah masyarakat yang membutuhkan.
Sebelum ditunjuk menjadi KSAU, Fadjar menduduki jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II, sebuah organisasi TNI yang baru diresmikan oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pada tahun 2019.
Sebagai calon suksesor Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, peluang Fadjar tetap terbuka. Lain halnya jika Presiden menimbang persoalan kepantasan dan menghindari friksi jika Panglima TNI kembali dipimpin matra udara.
Lantas, siapa yang bakal diiplih menjadi Panglima TNI? Jawabannya kembali ke soal hak prerogatif Presiden. Jadi, kita nantikan siapa yang akan dipilih Presiden Jokowi untuk menjadi Panglima TNI yang baru.
