Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PKS Sebut KPK di Titik Nadir, Komitmen Presiden Jokowi Disorot

KPK sekarang berada di titik nadir yang kewenangannya sudah tidak extra ordinary, kemudian orang yang berintegritas dibenturkan dengan permasalahan kebangsaan.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 29 Mei 2021  |  17:30 WIB
Lambang Paru Partai Keadilan Sejahtera (PKS). - Antara
Lambang Paru Partai Keadilan Sejahtera (PKS). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Mohamad Sohibul Iman menganggap bahwa KPK sudah berada di titik nadir.

Pernyataan eks Ketua Umum PKS itu dilontarkan menanggapi kewenangan KPK yang sudah tidak lagi sama seperti dulu, ditambah dengan permaslahan Tes Wawasan Kebangsaan yang menyebabkan tidak lolosnya 75 pegawai KPK yang disinyalir bermuatan politis.

“KPK sekarang berada di titik nadir yang kewenangannya sudah tidak extra ordinary, kemudian orang yang berintegritas dibenturkan dengan permasalahan kebangsaan, dianggap sebagai Taliban, tidak mempunyai komitmen kebangsaan yang baik, tidak memiliki pengetahuan kebangsaan yang baik, ini cara-cara mematikan, sangat memilukan,” ungkap Sohibul dilansir dari laman resmi PKS, Sabtu (29/5/2021).

Dia mempertanhakan kalau orang yang berintegritas tidak dianggap nasionalisme dan disingkirkan, nasionalisme apa yang hendak dibangun? "Yang kita inginkan nasionalisme yang berintegritas dan profesional, kalau seperti ini kita ingin membangun nasionalisme yang koruptif, tidak apa-apa korupsi yang penting teriak saya Pancasila,” tegasnya.

Dalam sesi acara tersebut, Ketua Bidang Humas DPP PKS Ahmad Mabruri menyinggung para Guru Besar dari beberapa Universitas yang telah berkirim surat kepada Presiden Jokowi terkait masalah KPK dan tidak mendapat jawaban yang berarti dari pihak Istana, Mabruri juga menanyakan kepada Sohibul Iman sikap yang harus diambil, dalam menghadapi masalah kebangsaan seperti ini.

“Saya kira kita harus terus bersuara dan meluaskan kritik kita, kemarin pak Jokowi mengeluarkan sikap tidak setuju 75 pegawai KPK dipecat, tapi kenyataannya 51 orang tetap dipecat,” tutur Sohibul.

“Sementara BKN yang mengurusi kepegawaian mengatakan proses pemecatan itu sudah sesuai dengan arahan dari Presiden, jadi kita melihat apa yang disampaikan pak Jokowi semata-mata hanya lip service, kenyataan di lapangan berbeda,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Sohibul Iman mengatakan kritik kepada pemerintah harus terus dilakukan, termasuk oleh mahasiswa, ia juga mengatakan para pendukung pemerintah mulai menyadari pemerintahan yang sekarang tidak seperti yang diharapkan.

“Tidak ada cara lain kita harus meluaskan kritik, termasuk mahasiswa, jangan sampai dia jadi pihak yang kesiangan dari tidurnya,” kata Sohibul.

“Kalau kita lihat para pendukung pak Jokowi juga mulai banyak yang mulai menyadari bahwa pak Jokowi ini tidak seperti yang diharapkan oleh mereka,” pungkasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi KPK pks

Sumber : PKS

Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top