Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Romli Atmasasmita: Pegawai KPK Lolos Tes Wawasan Kebangsaan Wajib ‘Merah Putih’

Romli juga meminta agar BKN segera mengumumkan secara terbuka siapa saja 51 daftar nama pegawai KPK tersebut.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 28 Mei 2021  |  15:54 WIB
Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7). - ANTARA/M Agung Rajasa
Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7). - ANTARA/M Agung Rajasa

Bisnis.com, JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Profesor Romli Atmasasmita mengatakan, bahwa pegawai yang lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) aparatur sipil negara (ASN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib "Merah Putih".

Romli Atmasasmita dalam keterangan pers diterima di Jakarta, Jumat (28/5/2021), mengatakan semua warga negara Indonesia utamanya ASN wajib memiliki jiwa nasionalisme.

“Ini harus dihormati jadi bukan hanya ASN, tapi semua warga negara Indonesia itu harus setia, apalagi ASN KPK yang lembaga hebat begitu jadi wajib merah putih. Jadi jelas wajib hukumnya merah putih,” kata Romli.

Dia menyinggung 51 dari 75 Pegawai KPK yang gagal dalam TWK. Menurut dia, mereka tidak bisa menjadi pegawai KPK, bila memiliki ideologi berbeda dari Pancasila.

“Sikap nasionalisme adalah sikap mereka yang memiliki tiga syarat wawasan kebangsaan yaitu pertama setia pada Pancasila, UUD 45, NKRI dan pemerintah. Kedua, menolak paham khilafah dan radikalisme, dan ketiga, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Romli juga meminta agar BKN segera mengumumkan secara terbuka siapa saja 51 daftar nama pegawai KPK tersebut.

Dia menilai hal itu diperlukan agar terjadi transparansi, sehingga masyarakat tidak akan dirugikan ke depannya oleh 51 daftar nama tersebut.

“Sebaiknya segera BKN mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat nama-nama 51 pegawai KPK, sehingga masyarakat mengetahui pasti, untuk mencegah penyalahgunaan lembaga KPK untuk tujuan keuntungan finansial,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dan saat ini dinonaktifkan, sebanyak 51 orang di antaranya harus dipecat.

Mereka dinyatakan rapor merah hasil TWK dan tidak bisa dibina lagi seperti 24 pegawai lainnya.

Hasil tersebut disampaikan Alexander Marwata seusai menggelar rapat bersama bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di kantor BKN, Jakarta Timur.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK bkn ASN

Sumber : Antara

Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top