Bisnis.com, JAKARTA — Kemajuan Indonesia di masa datang akan bergantung pada perencanaan jangka panjang. Perencanaan tersebut harus mampu mengikat lintas rezim dan tidak terfragmentasi antar-rezim maupun antargenerasi dan wilayah.
Demikian simpulan diskusi sekaligus peluncuran buku berjudul Cegah Negara Tanpa Arah karya Ketua MPR Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Jumat (28/5).
Hadir sebagai pembahas dalam peluncuran buku itu Ketua Forum Rektor Indonesia Arif Satria yang juga Rektor IPB University, Ketua Dewan Pakar BS Center Didin Damanhuri, serta Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin.
Arif Satria optimistis Indonesia akan mencapai masa kejayaan kalau ada terobosan besar berupa sebuah produk turunan dari konstitusi yang bisa mengamanatkan adanya pokok-pokok haluan negara.
Karena itu, dia sependapat dengan para nara sumber pada diskusi itu agar ada semacam Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN), atau dulu disebut GBHN.
Hal itu perlu dihidupkan kembali untuk mengawal pembangunan nasional dan pencapaian kinerja pesiden.
Arif berpendapat tahun 2024 bisa disiapkan sebagai langkah awal untuk membuat perencanaan jangka panjang dan perencanaan yang terintegrasi.
Dia mengatakan MPR harus segera bekerja untuk mempersiapkan semua itu.
“Jadi saya yakin kemajuan Indonesia Insya Allah akan makin optimistis, ketika kita memiliki perencanaan yang sangat matang,” ujarnya.
Arif membeberkan bagaimana China, Singapura, dan Korea Selatan mampu membuat prediksi dan kemudian menyusun rencana pembangunan untuk sepuluh atau dua puluh tahun ke depan dengan segala tantangan dan kekuatannya.
Bahkan, lanjut Arif, Singapura telah membuat perencanaan suplai pangan pada 2030 dengan target 30 persen kebutuhannya dipenuhi dari dalam negeri sendiri meski lahan di negara itu terbatas.
Caranya adalah dengan mengembangkan sistem pertanian dengan mengandalkan air dan udara (aquaponic dan aeroponic).
“Selama ini Singapura impor pangan semua karena tak punya apa-apa, hanya punya jasa, teknologi, namun tidak punya lahan. Tapi sekarang untuk pertanian mulai menjadi ancaman buat Indonesia karena sekarang gedung-gedung semua sudah digunakan untuk pertanian,” kata Arif Satria.
Itu semua bisa dilakukan karena Singapura punya visi jangka panjang bahwa pada tahun 2030, 30 persen suplai pangan akan diolah di dalam negeri, kata Arif.
Sementara itu, dalam paparannya, Irmanputra Sidin sependapat dengan Arif Satria soal perlunya PPHN. Dengan begitu kinerja presiden bisa diukur dari target yang ada melalui berbagai indikator yang terukur.
Bahkan dia melemparkan wacana presiden tidak perlu lagi punya periode masa jabatan karena sudah ada indikator soal pencapaian PPHN yang diawasi MPR.
“Kalau target presiden tercapai, maju saja jadi capres lagi sehingga tidak perlu lagi kita memikirkan pembatasan kekuasaan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
