Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Luhut Ajak Work From Bali, Pakar: Harusnya Pemerintah Berhemat

Harapan untuk mendorong pemulihan ekonomi berbasis pariwisata di Bali dirasa sebagai pemborosan anggaran.
M Faisal Nur Ikhsan
M Faisal Nur Ikhsan - Bisnis.com 28 Mei 2021  |  13:54 WIB
Pekerja menggunakan alat pelindung diri saat melayani wisatawan di Hotel Puri Santrian, Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (2/7/2020). Pemerintah Provinsi Bali berencana mewajibkan sertifikasi protokol kesehatan COVID-19 pada tatanan normal baru bagi usaha pariwisata dan objek wisata di Pulau Dewata yang akan mulai diverifikasi 3 Juli 2020. - Antara/Nyoman Hendra Wibowo\n
Pekerja menggunakan alat pelindung diri saat melayani wisatawan di Hotel Puri Santrian, Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (2/7/2020). Pemerintah Provinsi Bali berencana mewajibkan sertifikasi protokol kesehatan COVID-19 pada tatanan normal baru bagi usaha pariwisata dan objek wisata di Pulau Dewata yang akan mulai diverifikasi 3 Juli 2020. - Antara/Nyoman Hendra Wibowo\\n

Bisnis.com, YOGYAKARTA – Rencana Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, untuk melakukan Work From Bali (WFB) menuai kritik.

Harapan untuk mendorong pemulihan ekonomi berbasis pariwisata di Bali dirasa sebagai pemborosan anggaran. Hal tersebut disampaikan pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Wahyudi Kumorotomo.

“Dengan tingkat penerimaan negara yang masih lemah, seharusnya aparat pemerintah tetap berhemat,” jelas Wahyudi dalam keterangan resminya kemarin (27/5/2021).

Wahyudi menyampaikan bahwa anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus mengalami lonjakan. Pada tahun 2020, anggaran yang semulanya berada di angka Rp450,1 triliun meningkat jadi Rp677,2 triliun. Bahkan, pada tahun ini angkanya telah mencapai Rp951,2 triliun.

Peningkatan anggaran PEN tersebut, menurutnya, jadi hal positif untuk mencegah peningkatan angka pengangguran sembari menggenjot pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, diperlukan langkah strategis agar anggaran tersebut dapat direalisasikan secara tepat sasaran.

Policy WFB jelas memboroskan anggaran belanja negara oleh aparatur sendiri. Hal ini kemudian dapat dikatakan menunjukkan teladan yang kurang baik kepada masyarakat luas,” jelas Wahyudi.

Selain itu, menurutnya WFB berpotensi memunculkan klaster Covid-19 baru di Bali, khususnya di objek wisata. Beberapa alternatif pun ditawarkan Wahyudi untuk mengubah pariwisata Bali di masa pandemi ini. Seperti wisata minat khusus, wisata spiritual, serta paket wisata lain yang tidak menimbulkan kerumunan.

“Tetapi tidak harus dengan membuat ketentuan agar pegawai ASN beramai-ramai melakukan rapat-rapat dan kegiatan di Bali,” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperkirakan program WFB hanya akan mencakup 25 persen ASN dibawah koordinasi Kemenko Marves. Program tersebut diharapkan dapat membantu pemulihan industri pariwisata di Bali. Pasalnya, dalam setahun terakhir, okupansi kamar hotel di wilayah tersebut hanya berkisar di angka 10 persen.

Sejumlah persiapan pun telah dilakukan, seperti percepatan program vaksinasi Covid-19. Luhut meminta agar setidaknya 3 juta warga Bali telah menerima vaksin pada akhir bulan Mei. Selain itu, sejumlah standard operating procedure (SOP) pun bakal disiapkan. Salah satunya adalah dengan melarang ASN untuk membawa serta keluarganya saat program WFB tersebut berlangsung.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bali pariwisata Luhut Pandjaitan
Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top