Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR akan memanggil Himbara untuk mempertanyakan banyaknya temuan NIK ganda yang berakibat pada penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto pada rapat bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini pada Senin (24/5/2021).
"Nama Yati banyak sekali, Slamet banyak sekali. NIK-nya ganda, tetapi uangnya mengalir terus. Himbara perlu kita panggil. Kenapa itu mengalir terus, ngalirnya kemana," ujarnya.
Yandri mengaku baru kali ini mendapatkan laporan detail mengenai besarnya ketidakvalidan data NIK.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2020 mencatat terdapat data NIK tidak valid sebanyak 10,92 juta anggota rumah tangga (ART) dan nomor KK tidak valid sebanyak 16,37 juta ART.
Selain itu, nama kosong sebanyak 5.8702 ART, NIK ganda sebanyak 84.465 ART pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penetapan Januari 2020.
Baca Juga
Pada saat yang sama, ditemukan pula bantuan sosial tunai senilai Rp500.000 disalurkan kepada 14.475 keluarga yang memiliki NIK ganda dan 293.154 keluarga yang memiliki NIK tetapi tidak valid.
"Pertanyaannya dari 2019 banyak temuan, tetapi ini tidak ditindaklanjuti. Kita sepakat untuk mengakhiri silang sengkarut data ini. Kalau benar datanya, insya Allah republik ini bisa tertib," katanya.
Mensos Risma mengatakan pengujian data dan pengujian di lapangan pada 2020 menunjukkan banyak keluarga penerima manfaat yang menerima lebih dari satu jenis bantuan sosial tunai.
Dalam laporannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan bahwa sebanyak 593.163 penerima manfaat memiliki NIK ganda dan 2,08 juta memiliki NIK yang tidak valid. Bahkan, 569.093 penerima mendapatkan bansos ganda dalam keluarga.
"Satu keluarga bisa menerima dua, misal bapak dengan anak mereka menerima dalam satu KK menerima lebih dari dua banos. Ini yang tidak boleh dari aturan Kemensos," ungkapnya.
Dia mengungkap hal tersebut terjadi akibat tidak adanya integrasi data yang dimiliki Kementerian Sosial. Untuk itu, Mensos Risma terus melakukan upaya pemutakhiran data bekerja sama dengan Mendagri dan pemerintah daerah.
