Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendorong adanya mekanisme subsidi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menegah (UMKM) dalam mengakses program vaksinasi Gotong Royong yang telah dimulai sejak, Selasa (18/5/2021).
Seperti diketahhui, pengadaan vaksinasi Gotong Royong ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 10/2021. Pemerintah juga menetapkan harga tertingginya yaitu sebesar Rp439.570 per dosis untuk satu orang, sehingga untuk dua kali vaksin sebesar Rp879.140.
Netty mengapresiasi berjalannya program vaksin Gotong Royong ini lantaran dapat mengakselerasi kekebalan komunitas atau herd immunity. Namun, dia berharap biaya vaksin tidak memberatkan pelaku UMKM.
"Hampir satu juta rupiah untuk dua kali suntikan, itu memberatkan pelaku UMKM. Jika tujuannya untuk membantu realisasi program vaksinasi nasional sehingga dapat mempercepat terbentuknya kekebalan kolektif, seharusnya ada mekanisme subsidi bagi mereka yang bergerak di usaha kecil dan menengah agar dapat mengikuti skema vaksin Gotong Royong ini," kata Netty, seperti dilansir laman resmi DPR, Kamis (20/5/2021).
Menurut Netty, UMKM memiliki peranan besar dalam menggerakkan ekonomi nasional. Bahkan pada saat pandemi, sebagian besar mereka masih bisa bertahan.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada 2018, jumlah pelaku UMKM sebesar 64,2 juta orang atau 99,9 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Dengan daya serap tenaga kerja mencapai 117 juta pekerja atau 97 persen dari total pekerja.
Baca Juga
Sementara itu, UMKM berkontribusi 61,1 persen bagi perekonomian nasional (PDB) dan sisanya disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen dari jumlah pelaku usaha.
"Jadi, sangat disayangkan jika pelaku UMKM tidak mendapat prioritas dukungan untuk memperoleh vaksin Gotong Royong. Jangan sampai vaksin gorong royong hanya dapat diakses oleh korporasi besar saja," ungkapnya.
Politisi Fraksi PKS ini juga mengingatkan agar pemerintah mengawasi implementasi program vaksin Gotong Royong di lapangan guna memastikan biaya vaksin tidak dibebankan kepada para pekerja.
"Vaksin Gotong Royong ini sesuatu yang sangat penting dihadirkan di tengah lambatnya realisasi vaksinasi harian. Pemerintah perlu mengawasi implementasi di lapangan agar tidak terjadi pembebanan biaya vaksin kepada para pekerja oleh perusahaan dengan segala triknya. Jangan sampai hak-hak pekerja yang dihilangkan atau dikurangi demi mengganti biaya vaksin skema Gotong Royong," ujar Netty.
Dia juga meminta pemerintah lebih sigap dan transparan dalam penanganan program vaksinasi nasional baik menyangkut proses pengadaan vaksin, distribusi, dan pencapaian targetnya.
