Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat menyatakan akan memulai pembicaraan dengan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) mengenai pencabutan hak kekayaan intelektual untuk vaksin virus corona pekan ini.
Rencana pencabutan hak kekayaan intelektual untuk vaksin Covid-19 muncul setelah adanya usulan dari beberapa aktivis dan pemimpin negara untuk dengan tujuan membantu negara-negara miskin terbebas dari pandemi Covid-19.
Kepala Staf Gedung Putih Ron Klain mengatakan kepada CBS's Face the Nation selama wawancara yang disiarkan televisi hari Minggu (2/5/2021) bahwa Katherine Tai, negosiator perdagangan utama Amerika Serikat, akan menuju ke WTO untuk membuka pembicaraan tentang upaya mendorong agar vaksin tersebut didistribusikan lebih luas, berlisensi lebih luas, lebih banyak dibagikan.
Pengumuman itu dibuat ketika tekanan dari para aktivis, politisi progresif, dan pemimpin asing meningkat di Gedung Putih untuk mendukung pengabaian paten farmasi pada produksi vaksin untuk memungkinkan negara-negara miskin membuat suntikan versi mereka sendiri.
Awal pekan lalu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan kepada Presiden Joe Biden melalui panggilan telepon tentang mosi yang dibawa ke WTO bersama dengan Afrika Selatan untuk mengesampingkan ketentuan perdagangan tertentu terkait vaksin, menurut pembacaan panggilan dari kantor Modi.
Mosi tersebut menyerukan agar pengabaian diberlakukan sampai vaksinasi yang meluas diterapkan secara global, dan mayoritas populasi dunia telah mengembangkan kekebalan.
Baca Juga
Panggilan antara dua kepala negara dibuat ketika India memerangi gelombang lain dalam kasus-kasus. Dalam dua hari terakhir, pejabat kesehatan India telah melaporkan sekitar 800.000 infeksi dan lebih dari 7.000 kematian.
Pada pertengahan April, lebih dari 170 kepala negara dan penerima Nobel, termasuk Kim Campbell, mantan perdana menteri Kanada, dan mantan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown, meminta Biden untuk mendukung mosi tersebut.
"Pengesampingan WTO adalah langkah penting dan perlu untuk mengakhiri pandemi ini," kata para pemimpin dalam sebuah surat yang dikirim kepada presiden oleh gerakan Vaksin Rakyat. "Dengan kepemimpinan Anda, kami dapat memastikan teknologi vaksin Covid-19 dibagikan dengan dunia."
Pada tingkat imunisasi saat ini di negara-negara miskin, banyak yang akan menunggu setidaknya hingga 2024 untuk mendapatkan suntikan. Pada bulan Maret, Direktur Jenderal Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus juga menyerukan agar paten dicabut untuk menempatkan dunia pada pijakan perang.
"Saya tidak percaya bahwa secara global kami melatih otot manufaktur penuh kami saat ini,Jangan sampai tertahan oleh politik, bisnis seperti biasa atau mereka yang mengatakan kita tidak bisa," katanya.
Klain mengatakan hari Minggu bahwa hak kekayaan intelektual hanyalah sebagian dari masalah dengan manufaktur yang lebih banyak disalahkan untuk masalah pasokan vaksin.
India memiliki vaksin dalam negeri yang disebut Covishield dan produksinya di sana melambat karena kekurangan bahan mentah, lanjutnya, seraya menambahkan Amerika Serikat telah mengirim cukup banyak untuk menghasilkan sekitar 20 juta vaksin saat negara itu berjuang melawan lonjakan kasus lainnya.
"Manufaktur adalah masalah terbesar," katanya. "Kami memiliki pabrik di sini di AS yang memiliki hak kekayaan intelektual penuh untuk membuat vaksin. Mereka tidak membuat dosis karena pabriknya bermasalah."
