Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dikabarkan Isi Pos Mendikbud, Muhammadiyah: Kami Wait and See

Jika diminta, ujar Anwar, banyak kader Muhammadiyah yang dinilai mumpuni untuk mengisi pos kementerian tersebut.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti/umm.ac.id
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti/umm.ac.id

Bisnis.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Muhammadiyah pasif merespon berkembangnya isu reshuffle pada pos baru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) yang bisa jadi diisi tokoh dari Muhammadiyah.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut belum ada komunikasi dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ihwal hal tersebut.

"Sampai saat ini belum ada komunikasi dengan PP. Muhammadiyah. Kami wait and see saja," ujarnya lewat pesan singkat, Jumat (16/4/2021).

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyebut, organisasinya menghormati hak prerogatif presiden. Namun jika diminta, ujar Anwar, banyak kader Muhammadiyah yang dinilai mumpuni untuk mengisi pos kementerian tersebut.

"Kalau yang namanya kader di Muhammadiyah itu banyak sekali profesor dan doktor dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan,  yang sudah terinventarisir sudah mendekati 500 orang," ujarnya.

Sejumlah pengamat politik memprediksi rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) serta pembentukan Kementerian Investasi, akan diikuti dengan reshuffle kabinet.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memprediksi ada kemungkinan pos Kemendikbud-Ristek akan dikembalikan kepada tokoh representatif Muhammadiyah, jika ada perombakan kabinet.

"Jika Kemendikbud-Ristek kembali diberikan ke kader Muhammadiyah, makin melengkapi suasana pluralisme politik Jokowi. Sangat mungkin dan itu keinginan publik, biar tak ada lagi pertanyaan soal upaya merangkul kader Muhammadiyah karena kader Ormas yang lain sudah," ujar Adi saat dihubungi, Rabu (14/4/2021).

PAN

Representasi Muhammadiyah ini, lanjut Adi, bisa jadi juga bukan tokoh dari ormas. Presiden Jokowi, lanjut dia, bisa saja merangkul Partai Amanat Nasional (PAN) yang saat ini merupakan partai non-pemerintah.

 "Peluang PAN gabung koalisi terbuka jika ada reshuffle jilid II. Dan di periode kedua ini, hanya satu kekurangan Jokowi, kurang merangkul kalangan Muhammadiyah. PAN relatif representasi Muhammadiyah," tuturnya.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan segera melantik dua menteri barunya pada pekan ini atau paling lama pekan depan.

"Kalau bukan pekan ini, pekan depan. Karakter kepemimpinan Pak Jokowi itu tidak suka menunda-nunda, tidak suka memperlambat, selalu mengambil keputusan cepat dan tepat," ujar Ngabalin saat dihubungi pada Rabu (14/4/2021).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Tempo.co
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper