Bisnis.com, JAKARTA--Sebulan sebelum pemilu Myanmar pada November 2020 dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Bank Dunia memperkirakan ekonomi negara itu akan pulih pada tahun 2021 dan tumbuh sebesar 5,9 persen.
Akan tetapi, kurang dari dua bulan setelah kudeta 1 Februari 2021 yang membatalkan hasil pemilu, Bank Dunia memproyeksikan angka yang mencengangkan. Pertumbuhan akan anjlok 10 persen pada 2021 sekaligus yang terburuk di Asia Tenggara seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Kamis (15/4/2021).
Dengan kekerasan, kekacauan, dan bencana ekonomi yang tak kunjung usai akibat kudeta militer dan aksi demo, masa depan negara itu diperkirakan kian suram.
Pada sisi lain, junta militer yang dipimpin oleh Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing dan disebut Dewan Administrasi Negara (SAC), berusaha untuk menampilkan citra yang ramah bisnis.
Dia menunjuk individu-individu yang terkenal di sektor swasta dan membantu masyarakat untuk menandai keberlanjutan kebijakan, dan melakukan reformasi ekonomi jalur cepat.
Ini adalah sindiran bahwa Aung San Suu Kyi dan pemerintah NLD-nya tidak cukup kompeten untuk melakukannya.
Baca Juga
Tanggapan segera sektor swasta terhadap kudeta itu dibungkam, dengan hanya Kamar Dagang Amerika di Myanmar (AMCHAM Myanmar) yang menyatakan keprihatinannya terhadap supremasi hukum.
Junta segera menahan para pemimpin NLD termasuk Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, pejabat pemerintah NLD yang bekerja pada reformasi ekonomi, dan penasihat ekonomi seperti akademisi Australia Sean Turnell.
Pengusaha Myanmar terkemuka yang dianggap dekat dengan NLD, termasuk taipan Zaw Zaw dan Chit Khaing, ditangkap dan diinterogasi. Penangkapan dan penahanan politisi, jurnalis, dan anggota masyarakat sipil mengingatkan pada masa-masa kelam di bawah junta militer sebelumnya. Hal itu kian menunjukkan jati diri SAC untuk Myanmar.
Akan tetapi, gerakan rakyat yang tangguh dalam menentang kudeta telah memberikan kebohongan pada pencitraan "bisnis seperti biasa" junta.
Sambil mempertahankan tugasnya untuk mengadakan pemilihan umum dalam setahun, SAC telah mengerahkan pasukan yang tangguh di pusat-pusat kota besar di seluruh negeri untuk memadamkan protes. Mereka berulang kali mengancam pegawai negeri, eksekutif sektor swasta, dan karyawan untuk kembali bekerja.
Lampaui 500 Korban
Pada akhir Maret, jumlah korban tewas melampaui 500 orang dari hampir 3.000 orang yang ditahan. Sebagian besar daari mereka ditahan tanpa surat perintah atau dakwaan dan banyak yang tidak bisa berkomunikasi.
Gerakan Pembangkangan Sipil (CDM) yang menentang kudeta, melalui pemogokan sektor publik dan swasta, telah menghentikan sebagian besar aktivitas ekonomi di Myanmar.
CDM terus bergerak meskipun tindakan keras brutal telah mengurangi protes jalanan. Bank terpaksa membatasi layanan dan jumlah pelanggan mereka, karena junta memaksa mereka untuk membuka kembali cabang dan mencegah keramaian.
Kematian seorang karyawan bank Korea, yang ditembak oleh pasukan keamanan saat pulang kerja, menegaskan risiko yang dihadapi karyawan di sektor penting, selain masalah Covid-19 di Myanmar.
Bisnis menghadapi tantangan operasional lainnya karena protes kudeta dan kudeta. Banyak karyawan menolak untuk membayar pajak pendapatan karena mereka menganggap SAC tidak sah dan tidak berhak menerima pendapatan pajak apa pun.
Sedangkan beberapa perusahaan telah mengubah status pekerjaan karyawan menjadi kontraktor independen. Tujuannya untuk menghapus tanggung jawab membayar pajak penghasilan dan tanggung jawab serta denda yang menyertainya.
Akan tetapi, citra apapun yang dibangun junta, tidak mudah untuk menampik fakta di lapangan.
Komunitas bisnis segera menjadi semakin vokal karena situasi yang memburuk. Protes internasional menambah tekanan bagi perusahaan untuk bertindak.
Beberapa perusahaan dan asosiasi bisnis, termasuk Federasi Kamar Dagang dan Industri Persatuan Myanmar, menentang upaya SAC pada pertengahan Februari untuk mendorong undang-undang keamanan siber yang kejam.
Akan tetapi, perlawanan kalangan pengusaha dan rakyat tampaknya tidak akan berakhir sampai di situ. Pasalnya, masih sulit untuk menyatukan pemikiran militer dengan para pengusaha sehingga sulit untuk berharap akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang kuat di negara itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
