Soal Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, PPP: Tak Perlu Didramatisasi

Waketum PPP Arsul Sani mengatakan isu reshuffle kabinet tidak perlu diributkan karena menjadi hal yang biasa.

Newswire - Bisnis.com

Kamis, 15 April 2021 | 09:57

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meminta isu reshuffle kabinet Jokowi atas dampak peleburan Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar tidak dijadikan spekulasi dan didramatisasi.

"Katakanlah yang ada di lingkaran Istana juga enggak usah seolah-olah peristiwa reshuffle itu adalah sesuatu yang pas untuk didramatisasi, saya rasa enggak usah lah," kata Arsul di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu, (14/4/2021).

Arsul mengatakan isu reshuffle tidak perlu diributkan karena menjadi hal yang biasa. Yang jadi pertanyaannya, kata dia, apakah reshuffle akan diikuti dengan pergeseran atau penggantian pos lainnya.

"Hemat saya ini sesuatu yang saya kira di luar Presiden sendiri, itu enggak ada yang tahu ya. Saya kira Pak Wapres pun mungkin belum diberitahu orang-orangnya saya yakinkan seperti itu," ujarnya.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyatakan Presiden Jokowi akan segera melantik dua menteri baru.

Pelantikan tersebut merespons peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) serta pembentukan Kementerian Investasi yang disetujui DPR.

Menurut Ngabalin, pelantikan akan digelar pekan ini atau paling lama pekan depan. "Kalau bukan pekan ini, pekan depan. Karakter kepemimpinan Pak Jokowi itu kan tidak suka menunda-nunda, tidak suka memperlambat, selalu mengambil keputusan cepat dan tepat," ujar Ngabalin, Rabu (14/4/2021).

Ngabalin menuturkan Jokowi akan bergerak cepat setelah DPR menyetujui rencana penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta pembentukan Kementerian Investasi. Jokowi akan segera melantik Menteri Dikbud/Ristek dan Menteri Investasi.

"DPR sudah kirim kembali surat ke presiden. Menterinya (Menristek) sudah pamit. Artinya, ada nomenklatur baru, harus dilantik lagi menterinya yang baru. SK baru," ujarnya.