Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kemendikbud-Kemenristek Digabung, PKS: Pemerintahan Jokowi Inkonsisten

Penggabungan ini juga akan menambah beban Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apalagi, masih ada problem di level pendidikan dasar dan menengah.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 12 April 2021  |  12:47 WIB
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. -Bisnis.com - Samdysara Saragih
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. -Bisnis.com - Samdysara Saragih

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi Pemerintahan atau Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mardani Ali Sera menilai langkah pemerintahan Jokowi menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunjukkan sikap tak konsisten.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, menggabungkan  dua lembaga tak semudah memindahkan lemari.

"Ada orang sampai program yang dipindahkan dan ini bisa berdampak pada kinerja. Menyedihkan karena pemerintah seakan sedang 'tari poco-poco' untuk bab riset dan teknologi," kata Mardani kepada wartawan, Senin (12/4/2021).

Mardani mengatakan ,pemerintah berkewajiban menjamin setiap orang memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi serta turut memajukannya.  Hal itu merupakan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, kata Mardani, negara-negara maju berbondong-bondong menginvestasikan dana untuk riset agar menjadi yang terdepan dalam menangkap peluang-peluang besar. Namun, anggaran Kemenristek justru salah satu yang dipotong paling besar pada 2020.

Padahal, ujarnya, sekitar 80 persen dana penelitian serta pengembangan berasal dari APBN, sedangkan hanya 20 persen dari industri.

Mardani menyebut angka ini jauh berbeda dengan Singapura maupun Korea Selatan yang 80-84 persen dana risetnya berasal dari industri.

Menurut Mardani, Indonesia akan bisa lebih cepat mengembangkan vaksin Merah Putih, jika negara memberikan dukungan anggaran yang nyata. Negara, kata dia, mestinya memberi kesempatan dan dukungan kepada para ilmuwan.

"Jangan sampai ilmuwan Indonesia banyak ‘hijrah’ bukan karena nasionalisme rendah, namun karena abainya pemerintah. Alih-alih mengakomodasi mereka untuk meneliti, justru menghapus Kementerian Ristek ini," ujarnya.

Dikatakan, penggabungan ini juga akan menambah beban Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apalagi, masih ada problem di level pendidikan dasar dan menengah yang terlihat dari rendahnya nilai PISA (Programme for International Student Assessment) dan literasi numerasi pengetahuan umum.

"Lagi-lagi menunjukkan pemerintah masih trial and error di tahun yang ketujuh," kata Mardani.

Pemerintahan Jokowi telah memutuskan menghapus Kemenristek dari struktur kabinet dan menggabungkan fungsinya ke Kemendikbud. Hal ini sejalan dengan keputusan menjadikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang sebelumnya melekat pada Kemenristek menjadi lembaga otonom yang berdiri sendiri.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr kemendikbud kemenristek

Sumber : Tempo.co

Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top