Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri sudah memutuskan memperbolehkan sekolah untuk kembali melakukan pembelajaran tatap muka (PTM). Namun, vaksinasi guru sebagai salah satu syaratnya masih berjalan lambat.
Menteri Kesehtan Budi Gunadi Sadikin menyebut, bahwa vaksinasi untuk guru sudah berjalan sejak Maret, tapi praktiknya vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidik masih kurang agresif.
“Makanya, kita bekerja sama seluruh pihak, bisa dengan sekolah atau kampus untuk buat pusat atau sentra vaksinasi, supaya guru-guru bisa datang sekaligus,” kata Budi pada peluncuran SKB 4 Menteri tentang Pembelajaran Tatap Muka, Selasa (30/3/2021).
Menkes mengatakan, sangat mendukung PTM, karena sektor pendidikan merupakan investasi penting untuk manusia dan ekonomi Indonesia ke depan.
“Baik pendidikan dan kesehatan keduanya merupakan investasi bangsa untuk 10-30 tahun ke depan. Maka, keputusan yang dibuat harus mempertimbangkan dampak ke 10-30 tahun ke depan. Saya sangat mendukung pembelajaran bisa kembali normal,” kata Budi.
Dia menegaskan, pandemi Covid-19 harus dihadapi dengan strategi khusus.
Baca Juga
WHO memberikan 4 strategi yang harus dijalankan secara kolektif. Pertama, perlu adanya perubahan perilaku gaya hidup. Perlu perubahan standar protokol kesehatan, termasuk untuk proses pendidikan, dan harus dilakukan oleh pemilik industrinya.
“Jadi, bagaimana Kementerian Pendidikan bisa menerapkan gaya hidup protokol kesehatan baru, dan menjadikan ini tata cara belajar mengajar yang baru bersama-sama. Ini penting dan dari beberapa pandemi yang sudah pernah ada di dunia, perubahan perilaku terbukti membantu manusia selamat,” ujarnya.
Kedua, bagaimana mendeteksi dan melakukan penanganan.
Budi menegaskan, hal itu menjadi tugas Kemenkes.
Ketiga, kalau masyarakat sehat perlu divaksinasi.
Keempat, perlu adanya terapi kalau ada yang sampai kena dan sakit.
“Keempat ini harus berjalan bersama, tidak mungkin dengan satu strategi saja selesai. Apa dengan vaksin selesai? Tidak, vaksinasi membuat kita lebih tahan, bukan kebal jadi Superman, tetap bisa tertular. Tapi kalau antibodi lebih kuat, kita tidak perlu masuk rumah sakit,” jelasnya.
Petugas publik termasuk guru masuk dalam prioritas vaksinasi karena risiko terpapar virus lebih besar.
Menkes berharap, setelah seluruh masyarakat paham tentang prioritas vaksinasi, bisa memberikan prioritas kepada guru dan tenaga pendidik dan memberikan pasokan lebih besara kepada guru dan tenaga pendidik.
Budi menyebut, banyak petugas pelayanan publik dari kalangan ASN yang sudah dapat vaksin. Sementara, vaksinasi kepada guru masih lamban. Harapannya, ke depan vaksinasi kepada tenaga pendidik bisa disegerakan dan didahulukan.
“Programnya harus dibikin bersama, semua sekolah, universitas bantu pendidik membuat program suntik vaksin bersama. Karena kita harus selesaikan 5,6 juta ini sampai akhir Juni,” pungkas Budi.
