Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan profesional dalam menyikapi kemelut 'dualisme' kepemimpinan yang terjadi di Partai Demokrat.
Seperti diketahui, pasca Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Sumatra Utara, Partai Demokrat punya dua pemimpin yakni kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu Moeldoko. Belakangan fenomena politik yang kurang biasa itu menjadi pergunjingan sejumlah pihak.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memastikan bahwa pemerintah akan profesional dan obyektif menilai hasil Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Yasonna mengatakan pemerintah akan memerhatikan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Kami akan bertindak profesional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu supaya dicatat. Itu saja titik," kata Yasonna dilansir dari Tempo, Selasa (9/3/2021).
Yasonna mengatakan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham telah menerima kunjungan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Senin, 8 Maret 2021. Ia juga sudah menerima laporan dari Dirjen terkait.
Baca Juga
Namun, kata Yasonna, Kemenkumham saat ini masih melihat persoalan KLB Deli Serdang sebagai internal Demokrat. Sebab kata dia, hingga saat ini pihak KLB belum menyerahkan satu lembar pun dokumen kepada Kemenkumham.
"Nanti kalau KLB datang kita akan menilai semuanya sesuai AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu penting," ujar politikus PDI Perjuangan ini.
Yasonna pun mengaku telah menyampaikan pesan kepada pengurus Demokrat agar AHY serta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak menuding atau menyerang pemerintah tanpa dasar.
Dia mengatakan pemerintah akan obyektif dalam menilai polemik KLB Demokrat.
"Jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya. Main insinuasi, itu yang saya minta," ucap Yasonna.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
