Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan meski Asean memegang prinsip tidak campur tangan, tetapi mewujudkan demokrasi bagi Myanmar merupakan hal yang tidak kalah penting.
Hal ini disampaikan Menlu Retno dalam pertemuan informal menteri luar negeri Asean pada Selasa (2/3/2021) secara virtual.
Indonesia menegaskan bahwa semua negara anggota Asean wajib menjalankan prinsip dan nilai-nilai yang tertera di dalam Piagam Asean secara utuh, seperti prinsip non interference.
“Namun demikian, pada saat yang sama, menghormati dan menjalankan prinsip dan nilai lain dalam Piagam Asean, termasuk demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, good governance, supremasi hukum, dan constitutional government adalah sama pentingnya,” tegasnya dalam press briefing pada hari yang sama.
Jika gagal untuk menghormati dan menjalankan prinsip-prinsip tersebut, Indonesia khawatir Asean tidak akan mampu memberikan pelayanan maksimum kepada rakyatnya. Akibatnya, ujar Menlu Retno, cita-cita membangun Komunitas Asean juga akan terganggu.
Menlu Retno juga mendesak pihak militer Myanmar menahan diri dan menghentikan kekerasan seiring hilangnya nyawa 18 orang dan puluhan orang terluka dalam aksi unjuk rasa.
“Indonesia juga menekankan pentingnya akses kemanusiaan bagi semua orang yang memerlukan termasuk para tahanan politik,” ungkapnya.
Menlu Retno bersama sembilan menlu Asean lainnya bertemu secara khusus untuk membahas perkembangan situasi di Myanmar. melalui video conference pada Selasa sore (2/3/2021).
Pertemuan tersebut dilakukan setelah Indonesia terus melakukan konsultasi dengan sejumlah negara dalam kunjungan ke Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand serta komunikasi intensif secara informal.
Adapun hasil pertemuan pada hari ini akan diumumkan Brunei Darussalam sebagai Ketua Asean tahun ini.
