Bisnis.com, JAKARTA - Para menteri luar negeri Uni Eropa (UE) sepakat menjatuhkan sanksi pada militer Myanmar atas kudeta awal bulan ini dan memasukkan sejumlah pejabat Rusia yang terlibat memenjarakan kritikus Rusia, Alexey Navalny, ke dalam daftar hitam.
Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Josep Borrell mengatakan, bahwa meski menjatuhkan sanksi kepada militer Myanmar beruapa penahanan bantuan pembangunan, namun UE tidak akan mengekang hubungan perdagangan dengan negara itu, karena dapat menimpa masyarakat umum.
"Kami mengambil kesepakatan politik untuk menerapkan sanksi yang menargetkan militer bertanggung jawab atas kudeta dan kepentingan ekonomi mereka," kata Borrell seperti dikutip Aljazeera.com, Selasa (23/2/2021).
Dia menambahkan, semua dukungan keuangan langsung dari sistem pembangunan untuk program reformasi pemerintah akan ditahan.
Pada 1 Februari 2021, militer menangkap pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dalam kudeta yang telah menuai kecaman internasional secara luas. Sejak itu, mereka meluncurkan tindakan keras terhadap para demonstran pro-demokrasi yang turun ke jalan secara massal untuk mengecam pengambilalihan kekuasaan tersebut.
Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat sebelumnya mengumumkan sanksi yang ditargetkan pada para pemimpin militer Myanmar, termasuk Jenderal Senior Min Aung Hlaing.
Meskipun ada reaksi keras, namun pihak militer yang dikenal secara lokal sebagai Tatmadaw mengabaikan seruan untuk kembali ke pemerintahan sipil. Mereka menyatakan akan mengadakan pemilihan umum baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang.
Secara terpisah, diplomat Eropa mengatakan kepada bahwa sanksi terhadap pejabat senior Rusia akan menargetkan empat orang yang dianggap bertanggung jawab atas penganiayaan Navalny dengan menggunakan rezim aturan hak asasi manusia baru UE yang diadopsi tahun lalu. Akan tetapi para diplomat tidak menyebutkan nama orang yang menjadi sasaran.
Para pendukung Navalny dan anggota parlemen Eropa telah mendesak para menteri yang bertemu di Brussel untuk menargetkan kalangan yang dituduh mendanai pemerintahan Presiden Vladimir Putin.
Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan sanksi itu dimaksudkan untuk mengirimkan "pernyataan bahwa pihaknya tidak siap menerima hal-hal tertentu".
