Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kecewa atas kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dinilai tidak efektif karena implementasinya tidak konsisten dan tidak tegas.
Pernyataan Jokowi itu disampaikan kepada jajarannya dalam Rapat Terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (29/01/2021).
Namun, video pernyataan itu tidak langsung disampaikan kepada publik melalui akun media sosial youtube Sekretariat Presiden melainkan setelah dua hari berselang.
Deputi bidang Protokol, Pers, dan Media Setpres Bey Machmudin, seperti dikutip, Senin (1/2/2021) menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena Presiden Jokowi dalam menyampaikan informasi harus berbasis dari data.
“Karena kami melihat bahwa masyarakat perlu tahu bahwa dalam penanganan covid ini, Bapak Presiden memperhatikan betul pelaksanaan di lapangan. Data-data, baik data kesehatan terkait dengan penanganan Covid maupun data tentang ekonomi menjadi perhatian Bapak Presiden,” ujarnya kepada media, Minggu (31/1/2021).
Lebih lanjut, dia menyatakan selain menegaskan bahwa implementasi PPKM sangat lemah dan tidak konsisten, Presiden Jokowi meminta, dalam pelaksanaan di lapangan harus dilakukan dengan cara-cara yang yang lebih praktis dan sederhana sehingga masyarakat paham akan pentingya 3M.
Baca Juga
“Jadi atas pertimbangan di atas dan juga setelah kami pelajari, kami baru rilis hari ini [Minggu],” ujar Bey.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut PPKM tidak berjalan efektif untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.
“[PPKM] ini tidak efektif, kita harus ngomong apa adanya. Mobilitas masih tinggi sehingga di beberapa provinsi Covidnya tetap naik," kata Jokowi seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).
Menurutnya, esensi dari kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di tengah pandemi saat ini ialah untuk mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19.
Namun, pada kenyataannya Jokowi menyebut mobilitas masyarakat masih tetap tinggi dan kasus Covid-19 terus meningkat.
"Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten,” ujarnya.
Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Sabtu (30/1/2021) kasus Covid-19 kembali pecar rekor dengan penambahan harian mencapai 14.518 orang sehingga totalnya menjadi 1.066.313 orang.
