Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersedia disuntik vaksin Covid-19 terlebih dahulu sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu diungkapkan suksesor Menteri Terawan itu dalam konferensi pers, Rabu (30/12/2020).
“Kalau bapak presiden disuntik, Menkes harus disuntik duluan. Cuma yang kelihatan di media harus Presiden duluan tidak boleh menterinya karena kita harus menjaga keamanan bapak Presiden, itu adalah tugas kita,” katanya.
Menkes Budi menyebutkan bahwa tahap penyuntikan di seluruh titik layanan bagi seluruh masyarakat Indonesia menjadi tahapan vaksinasi yang paling kompleks.
“Tidak mungkin kita lakukan sendiri, kami sangat butuh untuk melakukan ini bersama. Kita harus melakukan sebagai gerakan dari seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Dalam konferensi pers, dilakukan pula penandatanganan tambahan pembelian 100 juta dosis vaksin, yang masing-masing dilakukan antara PT Indofarma (Persero) Tbk., dan Novavax (Amerika Serikat) sebesar 50 juta dan PT Bio Farma (Persero) dengan AstraZeneca sebesar 50 juta dosis.
Menkes Budi mengatakan perjanjian vaksin dari dua perusahaan besar ini tidak hanya akan menambah jumlah ketersediaan vaksin, tetapi juga memberikan variasi yang dapat mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia.
“Tahap pertama mengenai penyediaan vaksin, insya Allah kita bisa selesaikan 1-2 minggu lagi sehingga Kemenkes bisa masuk ke tahap kedua untuk memikirkan distribusi ke seluruh pelosok Indonesia untuk bisa diberikan ke tenaga kesehatan, tenaga publik, dan seluruh masyarakat,” ungkapnya.
Dalam acara yang sama, dilakukan pula penyerahan sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) atau Good Manufacturing Practice oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kepada fasilitas produksi vaksin Covid-19 Bio Farma.
Dengan demikian, fasilitas produksi Gedung 21 milik Bio Farma berikan izin menjadi tempat filling finish product dari bulk vaccine yang akan tiba nanti. Hingga saat ini kapasitas produksi Bio Farma telah mencapai 100 juta vial per tahun.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan tanpa sertifikasi CPOB atau GMP ini, Bio Farma tidak dapat memproduksi vaksin Covid-19.
“Sebagaimana rekan ketahui, kualitas dan kapasitas Biofarma juga telah diakui oleh CEPI, dalam due diligence yang dilakukan pada 15 September 2020 dengan hasil yang baik,” tandasnya.
