Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo resmi melantik Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial (Mensos) usai pengumuman reshuffle kabinet di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020). Walikota Surabaya itu menggantikan Juliari P. Batubara yang terjerat kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19.
Mengenakan kebaya berwarna merah saat pelantikan, Risma membocorkan tugas mendesak yang diperintahkan langsung oleh Presiden Jokowi kepada dirinya. Ini empat janji atau program prioritas sebagai Mensos.
"Yang pertama, yang sangat urgent adalah bagaimana realisasi bantuan untuk yang triwulan IV dan nanti awal tahun 2021 Januari. Itu minggu pertama harus bisa keluar, karena ini juga berkaitan dengan pergerakan ekonomi nasional," ucap Risma dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/12/2020).
Risma menuturkan pihaknya harus bekerja keras agar bansos tersebut bisa segera disalurkan kepada penerima bantuan selambat-lambatnya pada minggu pertama Januari 2021.
Kedua, Risma bakal fokus pada pemberdayaan. Dia berharap dengan adanya bansos akan berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat.
"Artinya bahwa memang ada mekanisme-mekanisme pembinaan yang harus kami lakukan. Kami tidak bisa sendiri tentunya, kami akan gandeng Gubernur, Kepala Daerah, dan utamanya adalah para Perguruan Tinggi dari Perguruan Tinggi setempat yang mengetahui persis bagaimana permasalahan-permasalahan di daerahnya," jelasnya.
Baca Juga
Ketiga, Risma bakal mengantisipasi fenomena La Nina yang dikeluarkan BMKG dengan potensi kemarau panjang dan tentunya akan berdampak pada sisi produk pertanian.
Setelah La Nina dengan kondisi curah hujan yang tinggi, maka akan ada El Nino atau musim kemarau berkepanjangan.
"[Fenomena ini] tentunya akan berimplikasi pada hasil-hasil produk pertanian ataupun yang lain sehingga itu yang harus diimbangi supaya tidak terjadi kelaparan," sambungnya.
Terakhi, dia memastikan akan melakukan perbaikan tata kelola data mengenai penerima bantuan sosial. Dalam menjalani tugas tersebut, pihaknya akan bekerja sama dengan Dijen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
"Karena memang pasti ada selisih, hari ini di-update mungkin hari ini pula ada yang meninggal, pindah, dan sebagainya. Ini yang harus kita terus tangani," ujarnya.
Selain itu, Rsima juga memastikan seluruh transaksi bantuan tidak akan ada lagi menggunakan tunai, melainkan dilakukan secara nontunai sehingga hasilnya akan transparan.
"Kita akan melakukannya dengan transparan dan tidak ada lagi cash atau tunai dalam bentuk apapun. Tapi kami akan menggunakan semua transaksi secara elektronik," ucapnya.
