Bisnis.com, JAKARTA - Penjemputan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab berujung kerumunan massa yang menciptakan drama dalam dunia perpolitikan di tengah pandemi Covid-19. Terbaru, terjadi perseteruan atau Twitwar antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menko Polhukam Mahfud MD.
Gara-gara hal itu, dua Kapolda dan beberapa kepala dinas dicopot dari jabatannya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun tak luput dari pemeriksaan polisi. Kini, Rizieq Shihab ditahan pihak kepolisian karena melanggar aturan karantina wilayah.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menko Polhukam Mahfud MD saling membalas cuitan pada Rabu (16/12/2020) malam.
Ridwan menuding Mahfud MD merupakan dalang atas segala kekisruhan yang terjadi sejak kepulangan Rizieq ke Indonesia. Diketahui sebelumnya, Mahfud sempat menyampaikan keterangan terkait penjemputan Habib Rizieq Shihab di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam penyampaiannya, Mahfud mengizinkan penjemputan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu.
"Silakan jemput, tapi tertib, rukun, dan damai seperti yang selama ini dianjurkan oleh Habib Rizieq. Oleh sebab itu, kalau mereka yang membuat ribut, membuat rusuh, kita anggap bukan pengikutnya Habib Rizieq. Kalau pengikutnya Habib Rizieq pasti yang baik-baik, pasti revolusi akhlak," tutur Mahfud kepada wartawan, Senin (9/10/2020).
Baca Juga
Namun, penjemputan Habib Rizieq Shihab tersebut berujung pada kerumunan yang membuat Ridwan Kamil harus memenuhi panggilan Polda Jabar. Panggilan tersebut untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan kepolisian terkait kerumunan acara Habib Rizieq di Megamendung, Bogor.
Usai diperiksa Ridwan Kamil memberikan opini terkait rentetan peristiwa yang terkait Rizieq. Menurut dia, Mahfud juga harus bertanggung jawab dalam kerumunan massa.
“Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini, pertama menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan,” kata Ridwan Kamil di Mapolda Jabar, Bandung, Rabu (16/12/2020).
Kang Emil, sapaan akrabnya, mengatakan pernyataan Mahfud menimbulkan tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara Soekarno-Hatta untuk menjemput Rizieq.
“Selama tertib dan damai boleh maka terjadi kerumunan luar biasa sehingga ada tafsir ini seolah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta dan PSBB di Jabar dan lain sebagainya," tutur Ridwan.
Berangkat dari kronologis itu, perseteruan balas cuitan di Twitter antara Ridwan Kamil dan Mahfud MD terjadi tadi malam, Rabu (17/12/2020).
Cuitan pertama yang ditulis Mahfud MD sendiri merupakan jawaban dari komentar Ridwan Kamil mengenai tanggung jawab seorang Menkopolhukam. soal membolehkan para pengikut Rizieq Shihab datang ke bandara untuk menjemputnya.
Siap, Kang RK. Sy bertanggungjawab. Sy yg umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia krn dia punya hak hukum utk pulang. Sy jg yg mengumumkan HRS blh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Sy jg yg minta HRS diantar sampai ke Petamburan. https://t.co/GKHJuyEleW
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) December 16, 2020
Lebih lanjut Mahfud mencuitkan diskresi pemerintah yang diberikan sudah berjalan tertib soal penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan.
Diskresi pemerintah diberikan utk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan. Itu sdh berjalan tertib sampai HRS benar2 tiba di Petamburan sore. Tp acr pd malam dan hari2 berikutnya yg menimbulkan ketumunan orang sdh di luar diskresi yg sy umumkan.
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) December 16, 2020
Mahfud juga menyematkan tautan (link) video Youtube berisi pernyataan dia soal instruksi penjemputan Rizieq Shihab di Bandara Soekarno-Hatta.
Ini lagi pengumuman bhw mnrt Menko Polhukam: Kepulangan HRS Adalah Hak yang Harus Dilindungi https://t.co/drJIfDvinw lewat @YouTube . Dimana salahnya? Dia kan tak bisa dilarang pulang. Dan diskreasi penjemputannya hrs diantar sampai rumah. Sesudah diantar sampai rumah ya selesai
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) December 16, 2020
Ridwan Kamil akhirnya menanggapi cuitan tersebut. Ridwan Kamil meminta bukan hanya kepala daerah saja, tetapi pemerintah pusat daerah juga harus memikul tanggung jawab.
Di akhir cuitan, Ridwan Kamil memohon maaf dengan cuitan tersebut.
"Mengapa kerumunan di Bandara yang sangat masif dan merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan seperti halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yang harus dimintai bertanggung jawab. Mohon maaf jika tidak berkenan," balas Ridwan Kamil.
Siap pak Mahfud. Pusat daerah hrs sama2 memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di Bandara yg sgt masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan sprt halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yg hrs dimintai bertanggung jawab. Mhn maaf jika tdk berkenan. https://t.co/jne5l8Bthg
— ridwan kamil (@ridwankamil) December 16, 2020