Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa kinerja penegakkan hukum atas pelanggaran korupsi bukan diukur dari banyaknya kasus saja, tetapi juga berkaitan dengan upaya pencegahannya.
"Kinerja penegakkan hukum atas pelanggaran korupsi, bukan diukur dari banyaknya kasus yang ditemukan melainkan bagaimana upaya pencegahan secara berkelanjutan sehingga tindak pidana korupsi tidak terjadi," kata Jokowi dalam acara peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).
Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa dari semua pihak terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga masyarakat.
“Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya, butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara berharap langkah-langkah yang sistematis dari hulu sampai hilir dilakukan dengan lebih efektif dalam memberantas korupsi sehingga berdampak pula pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.
Presiden Jokowi menilai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi harus dimulai dari penananaman budaya antikorupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi melalui pendidikan sedini mungkin.
“Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi, tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama,” ujarnya.
Baca Juga
Jokowi juga mengingatkan semua kementerian dan lembaga untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan menyederhanakan proses pelayanan bagi masyarakat guna meminimalisir peluang terjadinya tindak pidana korupsi.
Kepala Negara juga menyampaikan bahwa pemerintah juga tengah melakukan reformasi struktural secara besar-besaran, regulasi yang tumpang-tindih, dan penyederhanaan prosedur yang rumit akan dipangkas.
“Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor pelayanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi,” paparnya.
Dalam upaya pemberantasan korupsi, Jokowi meminta dukungan dari semua pihak, baik dari KPK maupun pengawas internal di kementerian/lembaga, lembaga eksternal, hingga partisipasi publik.
“Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan [korupsi],” paparnya.
