Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan semua kementerian dan lembaga untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan menyederhanakan proses pelayanan bagi masyarakat guna meminimalisir peluang terjadinya tindak pidana korupsi.
“Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor pelayanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi,” kata Jokowi dalam acara peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).
Lebih lanjut, Kepala Negara juga menyampaikan bahwa pemerintah juga tengah melakukan reformasi struktural secara besar-besaran, regulasi yang tumpang-tindih, dan penyederhanaan prosedur yang rumit akan dipangkas.
Dalam upaya pemberantasan korupsi, Presiden juga meminta dukungan semua pihak, baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun pengawas internal di kementerian/lembaga, lembaga eksternal, hingga partisipasi publik.
“Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan [korupsi],” ujar Presiden Jokowi.
Kinerja penegakan hukum atas pelanggaran korupsi, sambungnya, bukan diukur dari banyaknya kasus yang ditemukan melainkan bagaimana upaya pencegahan sehingga tindak pidana korupsi tidak terjadi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan tidak akan melindungi siapa pun yang terlibat korupsi. Dia mengaku sudah mengingatkan jauh-jauh hari agar jajarannya tidak melakukan korupsi.
“Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional,” ucap Presiden, dikutip dari saluran Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (6/12/2020).
Presiden juga menegaskan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
